N3, Jakarta ~ Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno bersama
Kapolri, Panglima TNI, para Kapolda, Danrem, 12 Gubernur serta Menko
Ekuin menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo
di Istana Negara Selasa (6/2). Rakor tersebut membahas tentang pengendalian kebakaran
hutan dan lahan tahun 2018.
"Dari
data yang saya terima, terjadi penurunan dari tahun 2015 sejumlah 2,6
jt ha menjadi 124 rb ha pada tahun 2017, saya memberikan apresiasi
kepada seluruh pihak termasuk TNI, Polri, kepala daerah dan masyarakat
karena terjadi penurunan hotspot dari 21.929 menjadi 2.567" Ujar
Presiden.
Namun
demikian, Presiden meminta semua pihak agar tidak berhenti sampai di
sini dan tidak cepat merasa puas, tetap selalu waspada melakukan deteksi
dini dan pencegahan secara gerak cepat.
"Jika
ada hotspot terutama di daerah rawan, perhatikan betul kesiapan, dan
mengaktifkan satgas di provinsi, kabupaten, kota, Kecamatan, desa. Bila
mendapatkan info dari BMKG dan jangan menunggu terjadi kebakaran baru
bergerak" sebutnya.
Selanjutnya
Presiden memerintahkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi,
merangkul dan menggalang kekuatan dari setiap elemen agar sadar dan
peduli kepada kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya
penegak hukum diminta bersikap tegas dan segera bertindak bila ada yang
membakar hutan.
"Apabila
masih ada hutan dan lahan yang terbakar dan tidak segera diatasi, maka
Kapolda dan Danrem akan dicopot dari jabatannya. Seperti perintah
sebelumnya”.
Sekaitan
dengan instruksi Presiden tersebut, Gubernur Sumbar akan menyikapinya
dan akan mengkoordinasikan dengan Forkompimda serta stakeholder terkait.
"Sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah, saya akan menindaklanjuti instruksi
Presiden segera dan akan berkoordinasi dengan Forkompimda serta
stakeholder terkait di sumbar. Juga akan memberi sangsi bagi SKPD atau
staf terkait yang tidak peduli. Ini penting, karena menyangkut dengan
kelestarian alam dan keberlangsungan hidup kita semua" pungkas Irwan
Prayitno (jr).