N3, Banten ~ Gubernur
Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menjadi salah seorang narasumber pada Konfrensi
Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akutansi (KNEMA) 2018 di Kampus
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.
KNEMA ini digelar dalam rangka memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. KNEMA 2018 menyelenggarakan dua kegiatan pokok yakni Seminar Nasional dan workshop.
Seminar yang dilaksanakan mengambil tema 'Penguatan Kelembagaan Bisnis: Peran Manajemen dan Akuntansi untuk Mencapai Ekonomi Berkeadilan'. Acara berlangsung di Aula FEB, UMJ, Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten.
KNEMA ini digelar dalam rangka memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. KNEMA 2018 menyelenggarakan dua kegiatan pokok yakni Seminar Nasional dan workshop.
Seminar yang dilaksanakan mengambil tema 'Penguatan Kelembagaan Bisnis: Peran Manajemen dan Akuntansi untuk Mencapai Ekonomi Berkeadilan'. Acara berlangsung di Aula FEB, UMJ, Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten.
Pada
kesempatan itu, Gubernur Irwan diminta menyampaikan materi "Reformasi
Birokrasi". Menurut Irwan, reformasi birokrasi menuju tata kelola
pemerintah yang baik dan bersih mesti dimulai dari pemberlakukan sistem
sesuai aturan berlaku.
Ia mengatakan, persoalan mendasar dari pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini, sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan pemimpinnya. Jika aturan dan perundang-undang mudah dibahas dan menyelesaikannya, namun soal mindset (pola pikir) dan characterset (pola karakter) SDM membutuhkan waktu dan tidak mudah.
"Kami berupaya mewujudkan reformasi birokrasi di Sumatera Barat secara mekanisme sistem, dan berharap pelayanan yang nantinya diberikan dapat lebih baik, dengan prinsip melayani bukan minta dilayani,” ungkap Guru Besar FEB UMJ ini. rel
Ia mengatakan, persoalan mendasar dari pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini, sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan pemimpinnya. Jika aturan dan perundang-undang mudah dibahas dan menyelesaikannya, namun soal mindset (pola pikir) dan characterset (pola karakter) SDM membutuhkan waktu dan tidak mudah.
"Kami berupaya mewujudkan reformasi birokrasi di Sumatera Barat secara mekanisme sistem, dan berharap pelayanan yang nantinya diberikan dapat lebih baik, dengan prinsip melayani bukan minta dilayani,” ungkap Guru Besar FEB UMJ ini. rel