N3 Limapuluh Kota - Kementerian
Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menggelar kegiatan Diseminasi Dana Desa, dengan tema, Padat Karya Tunai Untuk
Masyarakat Desa Yang Lebih Sejahtera, di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota,
Rabu (7/2). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mengoptimalkan
pengelolaan dana desa guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian
Nagari.
Acara dihadiri Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso Teguh Widodo M.E dan Direktur Pendapatan
dan Kapasitas Keuangan Daerah Libson
Sirait, SE, ME, selain itu juga
hadir H. Jhon Kennedy Azis, SH
anggota DPR RI dari Partai Golkar komisi VIII, Wakil Bupati Limapuluh Kota
Ferizal Ridwan, S.Sos, Plt. Sekda H. Taufik Hidayat, Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Limapuluh Kota, serta para Camat dan Wali
Nagari se- Kabupaten Limapuluh Kota.
Dalam sambutannya Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso Teguh Widodo M.E mengatakan, komitmen terhadap kabupaten Limapuluh Kota
ini sangat luar biasa naik tahun ketahunya, yang mana tadinya dana transfernya
pada tahun 2016 Rp 641 Miliar, tahun 2018 meningkat mencapai Rp 1,1 triliun.
“Dari dana desa itu sendiri,
sudah menghasikan jalan, jembatan desa,sekolah PAUD, Pos Yandu dan lain
sebagainya," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati
Limapuluh Kota Ferizal Ridwan dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan
rasa bangga atas dipilihnya Kabupaten Limapuluh Kota menjadi tempat
berlangsungnya kegiatan diseminasi dana desa, dan dia juga berharap, dengan
kegiatan ini dapat memberikan pencerahan serta meningkatkan pengetahuan Wali
Nagari dan perangkat Nagari dalam pengelolaan dana desa melalui
peraturan-peraturan yang berlaku.
“Selamat datang di Limapuluh Kota
pak Dirjen Perimbangan Keuangan Dr.Boediarso, terimakasih sudah memberikan
kesempatan untuk memberikan pencerahan pada kita semua dalam pengelolaan dana
desa,” ucap Ferizal
Anggota DPR RI Jhon Kennedy Azis
dalam sambutanya mengatakan, penganggaran dana desa ini sangat berat
tantanganya.
“Sumatera Barat tidak boleh tertinggal dari
provinsi lain, Total dana desa di Sumatera Barat masih jauh tertingal dari
provinsi lain. Untuk itu, kedepannya kita harus berupaya bagaimana kedepannya
lebih banyak dana desa yang mengalir ke daerah kita ” terang Jhon.
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah, Lisbon Sirait, SE,ME dalam sambutannya mengatakan, setiap
tahunnya selalu ada peningkatan dana desa yang di kelola oleh nagari, untuk
itu, Kementrian Keuangan memandang perlu mengadakan desminasi dana desa agar
lebih tepat guna.
“Jumlah dana desa yang dikelola
oleh Nagari dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, untuk itu Kementrian
Keuangan memandang perlu mengadakan
sosialisasi desminasi dana desa, guna memberikan pemahaman dan lebih
tepat guna dalam mensejahterakan masyarakat. (Rahmat Sitepu)