N3 Payakumbuh - Berbagai macam
problem keluarga seperti tingginya angka perceraian, kenakalan remaja,
penyalahgunaan narkoba, minuman keras (miras), seks bebas, putus sekolah,
kemiskinan yang terjadi di Kota Payakumbuh, hanya bisa diselesaikan jika
solusinya diberikan secara utuh sebagai sebuah solusi berbasis keluarga, hal
tersebut disampaikan Juru bicara Fraksi Demokrat, Adi Suryatama pada rapat paripurna
DPRD dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan
Walikota Tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat
baru - baru ini.
Untuk itu, Pemerintah Kota
Payakumbuh sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, harus hadir
memberikan solusi bagi Ketahanan Keluarga Warga Kota Payakumbuh.
Menurut Adi Suryatama, Fraksi
Demokrat mengingatkan bahwa, Pendidikan untuk semua warga kota adalah amanat
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mesti mendapatkan prioritas dalam
pembangunan kota.
“Ditegaskannya, semua warga
negara berhak mendapat pendidikan, termasuk yang memiliki kendala seperti
autisme dan difabel. Pemerintah mesti memberikan dukungan berupa penyediaan dan
pembangunan sarana dan prasarana. Sebagai misal, saat ini pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus secara spesifik belumlah cukup di kota Payakumbuh. Demikian
pula pusat layanan autisme, belum juga ada. Kami pikir, Sekolah Inklusi
belumlah cukup, mesti ditambah dengan sarana dan prasarana seperti atas,” ujar
Adi Suryatama.
Sementara itu, terkait dengan
pembangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan
dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama,
Fraksi Demokrat berpandangan bahwa, selama ini pembinaan Pedagang Kaki Lima di
Kota Payakumbuh belum memberikan perkembangan yang berarti, jika ditinjau dari
segi belum adanya database PKL yang sudah dibina dan yang belum dibina. Belum
adanya upaya pemerintah daerah selain membangun sentra PKL pada periode yang
lalu, dalam pembinaan dan pemberdayaan PKL di Kota Payakumbuh lima tahun
kedepan, sehingga lima tahun kedepan tidak terulang lagi
penggusuran-penggusuran PKL yang tanpa solusi jangka panjang dan jangka pendek.
Adi Suryatama juga menyinggung
tentang ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan
ekonomi harus mendasarkan pada pemerataan pembangunan dan pemerataan
akses-akses perekonomian kepada masyarakat.
“Sekaitan dengan pengentasan
kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan
berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata,
sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan perekonomian
daerah,” pungkas Adi Suryatama (Rahmat Sitepu)