N3 Payakumbuh - Permasalahan
kemiskinan adalah masalah klasik setiap daerah, strategi penanganannya tidak
bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun haruslah secara bersama-sama,
komprehensif, dan berkesinambungan.
Untuk itu pemerintah kota Payakumbuh
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) tahun 2017-2022 di Aula lantai 2,
Kantor Bappeda, Jalan Rky. Rasuna Said, Kamis (30/11).
Acara yang dibuka Wakil Walikota
Erwin Yunaz tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD terkait, LPM, LSM, BUMD/BUMN,
Perguruan Tinggi, Forum Kota Sehat, Forum Lansia, Camat, serta undangan
lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Walikota
Erwin sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena dalam penyusunan SPKD tersebut
sangat diperlukan masukan dari berbagai elemen dan stakeholder di masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa
dapatkan masukan untuk penyempurnaan dokumen SPKD tahun 2017-2022 dari berbagai
elemen dan stakeholder di kota Payakumbuh. Serta terbentuknya komitmen
sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam mendukung
pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Wawako Erwin.
Kemudian Wawako mengatakan bahwa
pada tahun 2012 yang lalu, persentase
angka kemiskinan di kota Payakumbuh berada pada kisaran 9%. Sehingga pemerintah
daerah perlu strategi khusus untuk melakukan penekanan angka tersebut.
“Penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu, dan menyeluruh dari semua pihak dikerahkan, kemudian
memerlukan penyusunan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif sehingga
dalam bentang waktu yang cukup antara 2012-2016 tingkat kemiskinan turun hingga
berada pada kisaran 6,46%. Ini artinya terjadi penurunan 2,55%. Dan patut kita
syukuri bersama,” ungkap Erwin.
Menurut Erwin Yunaz, kota Payakumbuh
menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan
program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Dimana program ini adalah dalam
rangka mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
“Untuk itu dengan adanya program dan
layanan yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota. Pemko Payakumbuh untuk periode lima tahun mendatang bertekad
untuk terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan hingga angka 5%,“ pungkas
Wawako. (Rahmat Sitepu)