N3 Limapuluh Kota - Hampir
seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengkritisi kinerja
Bupati dan Wakil bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan
dalam memimpin daerah setempat. Kritikan tersebut, dilontarkan dalam
sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi yang digelar pada Rabu (11/10)
siang dihadapan Bupati Irfendi Arbi.
Sejumlah fraksi pun turut menyinggung persoalan hubungan bupati dan
wakil bupati yang terkesan tak harmonis. “Terkait hubungan bupati dengan
wakil bupati, kurang harmonis dan berujung pada manuver-manuver yang
menjadi kebingungan masyarakat,”terang YP Dt Parmato Alam juru bicara
Fraksi PAN dihadapan Bupati Limapuluh Kota.
Fraksi PAN berpendapat agar hal hubungan bupati dan wakil
bupati bisa diperbaiki dalam masa yang akan datang dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan kedepan hingga akhir jabatan kepemimpinan Irfendi
Arbi-Ferizal Ridwan.
Fraksi
PAN menilai, terjadi kegalauan yang luar biasa terhadap Pemerintahan
Daerah. Hal itu dibuktikan masih adanya OPD dengan penyerapan anggaran
pada semester pertama sebesar 0%. Sementara Fraksi Golkar dalam
pandangan fraksi lebih fokus terhadap RAPBD 2018.
Melalui
juru bicara Afri Yunaldi, Fraksi Golkar menilai dalam penyusunan
anggaran 2018 oleh pemerintah terkesan copy paste, tidak ada perubahan
dari tahun-tahun sebelumnya. Kecuali cuma angka yang bergeser. “Pada
nota keuangan yang dibacakan bupati, khusus pada bab pendahuluan,
substansinya sama dengan nota RAPBD tahun 2017 yang dibacakan pada 2016
silam. Bahkan redaksinya juga sama persis tanpa perubahan apapun,”terang
Afri.
Dijelaskan
Afri, pada PAPBD tersebut, letak titik dan komanya juga tidak berubah.
Kalau perbedaanya, dulu kepada anggota dewan dibagikan nota tersebut
dengan kertas ukuran folio. Sekarang memakai kertas ukuran kuarto. Tahun
lalu berbungkus kertas karton berwarna merah sebagai kulitnya. Tahun
ini cover kartonnya berwarna putih.
“Akan
tetapi, jika hanya nota copy paste yang tak berbeda dengan tahun
sebelumnya, kecuali angka-angkanya. Tentu hal ini akan menimbulkan
pertanyaan apakah tidak ada pemikiran baru, langkah baru, target
pencapaian baru dan agenda prioritas yang baru oleh pemerintah,”tanya
Fraksi Golkar tersebut.
Begitu juga Fraksi
Golkar juga menilai, Pemkab Limapuluh Kota tidak mampu terkait keuangan
daerah. Terutama soal mencari dana ke pemerintahan pusat dan
memanfaatkan dana yang ada. “Mancari pitih kurang pandai, mambalanjoan
indak pulo pandai. Ada apa sebenarnya yang terjadi,”terang Fraksi Golkar
dihadapan Bupati Irfendi Arbi.
Lain
hal nya dengan Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicara Wendi
Chandra Datuak Marajo meminta kepada kepala daerah untuk sesegera
mungkin melantik kepala OPD definitif. “Sebagaimana
kita ketahui bersama, keberadaan kepala OPD dilaksanakan oleh Plt yang
juga sudah terlalu lama. Karena itu, kita dorong Bupati untuk sesegera
mungkin melantik kepala OPD definitif agar roda pemerintahan berjalan
semestinya,”terang Wendi Chandra Dt Marajo.(Rahmat Sitepu)