N3 Limapuluh Kota - DPRD Limapuluh Kota menggelar sidang paripurna dengan agenda
penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung DPRD, Bukik
Limau, Sarilamak, Selasa (10/10).
Sidang Paripurna ini dipimpin langsung
Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Saffarudin Dt Bandaro Rajo, dan dihadiri
sejumlah anggota dewan dari masing-masing fraksi. Adapun dari pemerintah
daerah, tampak hadir Plt Sekda, M Yunus, para pimpinan OPD serta unsur
Forkopimda.
Bupati Limapuluh Kota,Irfendi Arbi yang
menyampaikan nota pengantar keuangan mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota 2018 difokuskan buat percepatan
pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bisa dicapai dengan terus mengupayakan dengan
mengembangkan sektor ekonomi yang dominan.
Seperti menciptakan iklim investasi yang
lebih kondusif, menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas,
meningkatakan partisipasi pasar, meningkatkan pendapatan asli daerah dan
pengelolaan keuangan daerah.
Irfendi mengatakan, Rancangan APBD
Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mengacu
target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan sebelumnya dan
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Namun kami sangat menyadari bahwa
target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak
sedikit
yang pada saat ini situasi perekonomian
nasional belum sepenuhnya normal dan berdampak pada rencana pembangunan
didaerah kita," ujarnya.
Bupati Irfendi menambahkan, dengan kondisi
memperhatikan perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dirinya
mengaku tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk
mendukung upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, peningkatan
infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
"Dalam mendukung hal tersebut, maka
APBD ke depan juga perlu disusun secara realistis, mampu menopang kegiatan
prioritas, kredibel dan berkelanjutan. Termasuk mengatasi berbagai kendala yang
menyangkut pencapaian sasaran program kegiatan, demi kesejahteraan dan peningkatan
ekonomi masyarakat," terangnya (Rahmat
Sitepu)