"Target tersebut ditandai dengan tergabungnya Indonesia didalam komitmen global dunia layak anak dan kemudian Presiden RI sudah meratifikasi komitmen tersebut" terangnya.
Dalam mencapai terget tersebut, menurut Yohana suksesnya komitmen tersebut sangat tergantung pada pimpinan-pimpinan yang ada disetiap Kabupaten/ Kota di Indonesia.
"Saya minta kepada Bupati/ Walikota agar memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, karena perlindungan anak sudah tertuang didalam UUD 45 dan UU tentang perlindungan anak" sebutnya.
Yohana juga menjelaskan, saat ini di Kementeriaan PPPA terdapat satu program yakni program perlindungan anak berbasis masyarakat apabila program tersebut dilaksanakan sejalan dengan program KLA, maka masalah-masalah yang dihadapi selama ini akan dapat diatasi secara bertahap.
"Langkah yang sudah dibuat oleh Provinsi Sumatera Barat dalam membuat komitmen KLA ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Sumatera dan hal ini akan dapat dijadikan contoh untuk Kabupaten/ Kota lain yang ada di Sumatera" ujarnya.
Dengan sudah adanya komitmen diantara Bupati/ Walikota se Sumbar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menjelaskan, sejak tahun 2006, Kementerian PPPA sudah melakukan kebijakan KLA dengan tujuan untuk membangun semua sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi, berkelanjutan dalam dimensi Kab/ Kota dengan mensinergikan sumber daya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak lebih dapat dipastikan.
"Jadi saya harapkan kepada seluruh Bupati/ Walikota, dengan adanya komitmen ini bukan hanya sekedar tanda tangan saja, namun kita bersama harus bergerak cepat dan turun kelapangan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik" tutupnya Hms