N3, Bandung ~ Desa atau kelurahan bisa menjadi ujung tombak pembangunan sebuah bangsa. Berhasil atau tidaknya proses pembangunan yang kita lakukan tergantung dari kualitas pembangunan yang terlaksana di wilayah desa. Oleh karenanya, secara umum dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional, merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam acara pembukaan Forum Padesaan di Hotel Savoy Homann, Jl. Asia-Afrika No. 112, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak para pemangku kepentingan di negeri ini, khususnya aparat desa untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki setiap desa.
“Kegiatan ini (Forum Padesaan) kita harapkan bisa menjadi wahana untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan berbagi pengalaman, baik perumusan kebijakan pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkoordinasi dan bersinergi antara daerah dan pusat,” ungkap Wagub dalam sambutannya.
Hal ini pun sesuai dengan tema Forum Padesaan kali ini, yaitu “Spirit pedesaan untuk membangun Indonesia dari pinggiran”. Wagub menilai pemerintah desa memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga saat ini desa tidak hanya sekedar menjadi fokus pembangunan, namun juga sebagai perancang pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
“Desa tidak lagi menjadi objek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan,” tutur Wagub.
Wagub pun mencontohkan keberhasilan pembangunan Desa Majasari di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang menjadi juara dalam Lomba Desa Tingkat Nasional 2016. Beberapa waktu lalu, hanya desa inilah yang bisa menetapkan harga daging sapi Rp 80.000/kg, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ketika itu. Menurut Wagub, hal tersebut menjadi salah satu bukti dimana desa bisa menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat melalui ekonomi usaha produktif berbasis pertanian.
Melalui Forum Padesaan ini, Wagub juga menekankan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, yaitu: (1) Koordinasi pendanaan, (2) Integrasi pendampingan desa, (3) Sinkronisasi regulasi pelaksanaan, dan (4) Sinergi pelaku pembangunan desa.
“Dengan adanya Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau Gerakan Desa ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi, sehingga dapat terwujud cita-cita pembangunan dari pinggiran untuk memperkuat NKRI,” harap Wagub Deddy.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat Koesmayadie dalam laporannya mengatakan, bahwa tujuan digelarnya forum ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
“Tujuan lainnya yaitu untuk membangun spirit padesaan untuk bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta kita harapkan bisa juga menjadi forum untuk berbagi pengalaman dalam implementasi kebijakan/program unggulan desa,” tukas Koesmayadie.
Forum Padesaan ini dilaksanakan pada 16 – 18 November 2016. Ada 150 orang peserta ikut dalam forum ini. Mereka berasal 18 provinsi di Indonesia, yaitu 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 8 kabupaten/kota dan desa/kelurahan juara Lomba Desa 2016.
Dalam acara pembukaan Forum Padesaan di Hotel Savoy Homann, Jl. Asia-Afrika No. 112, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak para pemangku kepentingan di negeri ini, khususnya aparat desa untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki setiap desa.
“Kegiatan ini (Forum Padesaan) kita harapkan bisa menjadi wahana untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan berbagi pengalaman, baik perumusan kebijakan pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkoordinasi dan bersinergi antara daerah dan pusat,” ungkap Wagub dalam sambutannya.
Hal ini pun sesuai dengan tema Forum Padesaan kali ini, yaitu “Spirit pedesaan untuk membangun Indonesia dari pinggiran”. Wagub menilai pemerintah desa memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga saat ini desa tidak hanya sekedar menjadi fokus pembangunan, namun juga sebagai perancang pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
“Desa tidak lagi menjadi objek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan,” tutur Wagub.
Wagub pun mencontohkan keberhasilan pembangunan Desa Majasari di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang menjadi juara dalam Lomba Desa Tingkat Nasional 2016. Beberapa waktu lalu, hanya desa inilah yang bisa menetapkan harga daging sapi Rp 80.000/kg, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ketika itu. Menurut Wagub, hal tersebut menjadi salah satu bukti dimana desa bisa menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat melalui ekonomi usaha produktif berbasis pertanian.
Melalui Forum Padesaan ini, Wagub juga menekankan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, yaitu: (1) Koordinasi pendanaan, (2) Integrasi pendampingan desa, (3) Sinkronisasi regulasi pelaksanaan, dan (4) Sinergi pelaku pembangunan desa.
“Dengan adanya Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau Gerakan Desa ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi, sehingga dapat terwujud cita-cita pembangunan dari pinggiran untuk memperkuat NKRI,” harap Wagub Deddy.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat Koesmayadie dalam laporannya mengatakan, bahwa tujuan digelarnya forum ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
“Tujuan lainnya yaitu untuk membangun spirit padesaan untuk bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta kita harapkan bisa juga menjadi forum untuk berbagi pengalaman dalam implementasi kebijakan/program unggulan desa,” tukas Koesmayadie.
Forum Padesaan ini dilaksanakan pada 16 – 18 November 2016. Ada 150 orang peserta ikut dalam forum ini. Mereka berasal 18 provinsi di Indonesia, yaitu 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 8 kabupaten/kota dan desa/kelurahan juara Lomba Desa 2016.