N3, Sumbar ~ Rapat ini dipimpin langsung oleh wakil gubernur sumatera barat Nasrul Abit didampingi kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Burhasman dan kepala dinas perhubungan Amran. Turut hadir dalam rapat ini Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, Bupati Solok Gusmal, dan seluruh perwakilan dari kabupaten/kota se Sumatera Barat.
Dalam sambutannya Burhasman mengatakan, "Forum ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi dan langkah-langkah kita kedepan dalam membangun dan mengexplore berbagai potensi destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat ini."
Selanjutnya Nasrul Abit dalam sambutannya mengatakan," objek yang akan dijadikan lokasi destinasi wisata tentu akan dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek geografis dan lain lain. Kalau lolos verifikasi, untuk pembangunannya nanti dari Provinsi 40% dan Kabupaten/kota 60%."
"Siapkan juga warga masyarakatnya untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik. Jangan ada premanisme, tukang pakuak tukang pakang dan sebagainya yang dapat mengganggu kenyamanan dari wisatawan nantinya." Jelas Nasrul Abit.
Beberapa permasalahan mayoritas saat ini yang ada di berbagai lokasi wisata di kabupaten/kota antara lain, Rest Area yang belum tersedia, pengelolaan kawasan yang masih belum maksimal, akomodasi yang belum memadai seperti hotel dan restoran, tentang pengamanan/ ketertiban, retribusi parkir dan retribusi masuk lokasi wisata, daftar harga yang tidak mempunyai standar yang jelas di pasar, dan masih adanya praktek premanisme/pemalakan di lokasi wisata.
Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat nomor 518/Parekraf-Sekrt/IV-2016 tanggal 25 April 2016, Provinsi telah membuat hotline pengaduan kepariwisataan di nomor 0823 8741 8181. Selain itu sedang disusun RPP tentang pelaksanaan kewenanganurusan konkuren termasuk urusan pariwisata oleh Kemendagri, salah satu tuntutan UU nomor 23/2014 adalah Kemenpar menetapkan daya tarik wisata kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata nasional provinsi dan kabupaten/kota. Dan insyaAllah pada tanggal 12 mei 2016 akan dilaksanakan rapat koordinasi pemprov. Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota dimana direncanakan Menteri Pariwisata akan menjadi Narasumbernya.
Diakhir rapat dalam kesimpulannya Wakil Gubernur menyampaikan,” Kita sebagai tuan rumah destinasi wisata sasaran wisatawan kedepan tidak hanya dari lokal dan wisatawan nasional saja melainkan wisatawan mancanegara juga. Terkait lokasi wisata yang berhubungan dengan kawasan hutan lindung agar segera dipersiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar kawasan tersebut bisa dimanfaatkan. Terkait jalan, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana jalan secara maksimal, yang selama ini membuat wisatawan malas untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut akibat jalan yang buruk. Selain itu juga agar dilakukan promosi-promosi wisata yang menarik dan mempunyai daya jual yang tinggi sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.” Jelasnya
Dalam sambutannya Burhasman mengatakan, "Forum ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi dan langkah-langkah kita kedepan dalam membangun dan mengexplore berbagai potensi destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat ini."
Selanjutnya Nasrul Abit dalam sambutannya mengatakan," objek yang akan dijadikan lokasi destinasi wisata tentu akan dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek geografis dan lain lain. Kalau lolos verifikasi, untuk pembangunannya nanti dari Provinsi 40% dan Kabupaten/kota 60%."
"Siapkan juga warga masyarakatnya untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik. Jangan ada premanisme, tukang pakuak tukang pakang dan sebagainya yang dapat mengganggu kenyamanan dari wisatawan nantinya." Jelas Nasrul Abit.
Beberapa permasalahan mayoritas saat ini yang ada di berbagai lokasi wisata di kabupaten/kota antara lain, Rest Area yang belum tersedia, pengelolaan kawasan yang masih belum maksimal, akomodasi yang belum memadai seperti hotel dan restoran, tentang pengamanan/ ketertiban, retribusi parkir dan retribusi masuk lokasi wisata, daftar harga yang tidak mempunyai standar yang jelas di pasar, dan masih adanya praktek premanisme/pemalakan di lokasi wisata.
Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat nomor 518/Parekraf-Sekrt/IV-2016 tanggal 25 April 2016, Provinsi telah membuat hotline pengaduan kepariwisataan di nomor 0823 8741 8181. Selain itu sedang disusun RPP tentang pelaksanaan kewenanganurusan konkuren termasuk urusan pariwisata oleh Kemendagri, salah satu tuntutan UU nomor 23/2014 adalah Kemenpar menetapkan daya tarik wisata kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata nasional provinsi dan kabupaten/kota. Dan insyaAllah pada tanggal 12 mei 2016 akan dilaksanakan rapat koordinasi pemprov. Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota dimana direncanakan Menteri Pariwisata akan menjadi Narasumbernya.
Diakhir rapat dalam kesimpulannya Wakil Gubernur menyampaikan,” Kita sebagai tuan rumah destinasi wisata sasaran wisatawan kedepan tidak hanya dari lokal dan wisatawan nasional saja melainkan wisatawan mancanegara juga. Terkait lokasi wisata yang berhubungan dengan kawasan hutan lindung agar segera dipersiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar kawasan tersebut bisa dimanfaatkan. Terkait jalan, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana jalan secara maksimal, yang selama ini membuat wisatawan malas untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut akibat jalan yang buruk. Selain itu juga agar dilakukan promosi-promosi wisata yang menarik dan mempunyai daya jual yang tinggi sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.” Jelasnya