N3, Padang ~ Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang di tahun 2016, ditarget bisa terkumpul sebesar Rp 50 milyar.
Meski target tersebut naik dibanding pada tahun 2015 lalu sebesar Rp 42 Milyar, Pemerintah Kota (Pemko) Padang optimistis bakal mencapainya.
Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang, H. Emzalmi, sewaktu melaunching Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2016 dan pembayaran perdana PBB di Aula Bagindo Azis Chan, Senin (11/4).
“"Jadi untuk target PBB kita naik sekitar Rp 8 Milyar dibanding tahun lalu. Untuk itu kepada petugas di kecamatan dan kelurahan serta para kolektor, harus bisa bekerja sama dengan RT dan RW. Sehingga dengan itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat selaku wajib pajak,” ujar Wawako dalam acara yang dikuti beberapa Kepala SKPD, camat beserta lurah dan pihak terkait itu.
Wawako menjelaskan, PBB merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Dimana sampai 2019 nanti diupayakan bisa terkumpul sebanyak Rp 1 Trilyun.
“Untuk itu kepada para petugas pemungut PBB yang ada di kelurahan dan kecamatan serta Dipenda sendiri, juga bisa membaginya perzona. Sehingga dengan itu lebih memudahkan kita dalam memetakan para wajib pajak. Semoga para wajib pajak akan mau membayarkan PBB-nya,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendapatan daerah (Dipenda) Padang, Adib Alfikri menjelaskan, launching penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2016 tersebut, adalah sebuah strategi dalam rangka memberikan sosialisasi dan upaya percepatan bagaimana pembayaran PBB dapat terlaksana secara maksimal.
"Ke depan kami akan mencoba proses pemungutan PBB secara terjadwal dengan menggunakanMobil Pelayanan Pajak Daerah Keliling. Yaitu dengan mendatangi SKPD-SKPD dengan membuatkan daftar dan jadwalnya untuk kita datangi. Sementara untuk di kecamatan dan kelurahan, kita tetap standbye atau menunggu di tiap kecamatan,” sebut Adib.
Lalu Adib menambahkan, strategi lainnya yang paling jitu yaitu dengan hadir di hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Alasannya, di hari libur tersebut warga masyarakat biasanya lebih banyak berada di rumah, melihat di hari kerja banyak yang beralasan karena tidak ada waktu dan sebagainya.
“Kita yakin dan optimis target penerimaan PBB-P2 pada 2016 sebesar Rp 50 Milyar ini dapat tercapai. Di samping itu perlu dukungan semua pihak seperti para camat, lurah, kolektor dan seluruh warga masyarakat,” tukasnya. (David / Faisal /Bustam)
Meski target tersebut naik dibanding pada tahun 2015 lalu sebesar Rp 42 Milyar, Pemerintah Kota (Pemko) Padang optimistis bakal mencapainya.
Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang, H. Emzalmi, sewaktu melaunching Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2016 dan pembayaran perdana PBB di Aula Bagindo Azis Chan, Senin (11/4).
“"Jadi untuk target PBB kita naik sekitar Rp 8 Milyar dibanding tahun lalu. Untuk itu kepada petugas di kecamatan dan kelurahan serta para kolektor, harus bisa bekerja sama dengan RT dan RW. Sehingga dengan itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat selaku wajib pajak,” ujar Wawako dalam acara yang dikuti beberapa Kepala SKPD, camat beserta lurah dan pihak terkait itu.
Wawako menjelaskan, PBB merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Dimana sampai 2019 nanti diupayakan bisa terkumpul sebanyak Rp 1 Trilyun.
“Untuk itu kepada para petugas pemungut PBB yang ada di kelurahan dan kecamatan serta Dipenda sendiri, juga bisa membaginya perzona. Sehingga dengan itu lebih memudahkan kita dalam memetakan para wajib pajak. Semoga para wajib pajak akan mau membayarkan PBB-nya,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendapatan daerah (Dipenda) Padang, Adib Alfikri menjelaskan, launching penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2016 tersebut, adalah sebuah strategi dalam rangka memberikan sosialisasi dan upaya percepatan bagaimana pembayaran PBB dapat terlaksana secara maksimal.
"Ke depan kami akan mencoba proses pemungutan PBB secara terjadwal dengan menggunakanMobil Pelayanan Pajak Daerah Keliling. Yaitu dengan mendatangi SKPD-SKPD dengan membuatkan daftar dan jadwalnya untuk kita datangi. Sementara untuk di kecamatan dan kelurahan, kita tetap standbye atau menunggu di tiap kecamatan,” sebut Adib.
Lalu Adib menambahkan, strategi lainnya yang paling jitu yaitu dengan hadir di hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Alasannya, di hari libur tersebut warga masyarakat biasanya lebih banyak berada di rumah, melihat di hari kerja banyak yang beralasan karena tidak ada waktu dan sebagainya.
“Kita yakin dan optimis target penerimaan PBB-P2 pada 2016 sebesar Rp 50 Milyar ini dapat tercapai. Di samping itu perlu dukungan semua pihak seperti para camat, lurah, kolektor dan seluruh warga masyarakat,” tukasnya. (David / Faisal /Bustam)