N3, Padang ~ Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memimpin langsung Rapat Koordinasi Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA) Sumatera Barat di Istana Gubernuran (Senin, 11 April 2016). Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Rosnini Savitri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syamsurizal, Kepala Biro Bina Sosial Syahrir, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Barat Efrida Aziz, perwakilan Dishubkominfo Sumatera Barat, perwakilan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, perwakilan BKKBN Sumatera Barat, perwakilan Polda Sumatera Barat, perwakilan RSUD A. Muchtar Kota Bukittinggi, Perwakilan RSUD Solok, dan para LSM peduli HIV/AIDS.
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan mengenai pencegahan dan penanggulanagan HIV/AIDS di Sumatera Barat belum terkoordinasi dengan baik, hanya berupa memperingati hari HIV/AIDS setiap tahunnya, untuk itu perlu kita adakan rakor untuk membahas langkah kita lebih konkrit dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Barat, ucap Kepala Biro Binsos Setda Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan permasalahan saat ini mengenai Komisi Penanggulanagan AIDS Sumatera Barat adalah belum adanya pembiayaan operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Barat, belum semua Kab/Kota yang memiliki Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA), dan prioritas yang masih rendah dalam penanggulanagan HIV/AIDS.
Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan kita mesti serius dalam pencegahan HIV/AIDS di Sumatera Barat yakni dengan:
Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di setiap Kabupaten/Kota, dan meminta Kabupaten/Kota untuk menganggarkan setiap kegiatan KPA di masing masing daerah, melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi oleh biro binsos, dan perlu melakukan konseling oleh orang yang bersertifikasi di bidangnya kepada para penderita HIV/AIDS.
Kapala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Rosnini Savitri melaporkan bahwa selama ini untuk pembiayaan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dibantu oleh Kementerian Kesehatan sebesar 16 Juta, dan dari APBD sebesar 15 juta. Dengan anggaran yang terbatas tentunya kita mesti bekerja dengan semaksimal mungkin.
Selain itu, Rosnini Savitri berharap kedepannya setiap kegiatan sosialisasi SKPD yang terkait penanggulangan HIV/AIDS agar dapat melibatkan kami dinas kesehatan, untuk itu perlu koordinasi lebih intens.
“Meskipun tidak ada honornya, kami tetap bersedia membantu dalam kegiatan pencegahan HIV/AIDS, yang terpenting ajaklah kami”, ucap Rosnini Savitri. Aldo
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan mengenai pencegahan dan penanggulanagan HIV/AIDS di Sumatera Barat belum terkoordinasi dengan baik, hanya berupa memperingati hari HIV/AIDS setiap tahunnya, untuk itu perlu kita adakan rakor untuk membahas langkah kita lebih konkrit dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Barat, ucap Kepala Biro Binsos Setda Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan permasalahan saat ini mengenai Komisi Penanggulanagan AIDS Sumatera Barat adalah belum adanya pembiayaan operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Barat, belum semua Kab/Kota yang memiliki Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA), dan prioritas yang masih rendah dalam penanggulanagan HIV/AIDS.
Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan kita mesti serius dalam pencegahan HIV/AIDS di Sumatera Barat yakni dengan:
Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di setiap Kabupaten/Kota, dan meminta Kabupaten/Kota untuk menganggarkan setiap kegiatan KPA di masing masing daerah, melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi oleh biro binsos, dan perlu melakukan konseling oleh orang yang bersertifikasi di bidangnya kepada para penderita HIV/AIDS.
Kapala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Rosnini Savitri melaporkan bahwa selama ini untuk pembiayaan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dibantu oleh Kementerian Kesehatan sebesar 16 Juta, dan dari APBD sebesar 15 juta. Dengan anggaran yang terbatas tentunya kita mesti bekerja dengan semaksimal mungkin.
Selain itu, Rosnini Savitri berharap kedepannya setiap kegiatan sosialisasi SKPD yang terkait penanggulangan HIV/AIDS agar dapat melibatkan kami dinas kesehatan, untuk itu perlu koordinasi lebih intens.
“Meskipun tidak ada honornya, kami tetap bersedia membantu dalam kegiatan pencegahan HIV/AIDS, yang terpenting ajaklah kami”, ucap Rosnini Savitri. Aldo