N3, Sumbar ~ Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk serius menanggani masalah sanitasi permukiman, diantaranya perbaikan drainase, penggelolaan air limbah, serta persampahan. Untuk itu, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan tahun 2019 pembangunan sanitasi tuntas di seluruh Indonesia
“Percepatan pembangunan sanitasi permukiman telah dilaksanakan mulai tahun 2010. Saat ini Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian dengan RPJM Provinsi dan RPJMN, serta melakukan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi Kabupaten/Kota. Telah ada 7 Kabupaten/Kota yang melakukan itu, yakni Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat,” papar Nasrul Abit ketika membuka rapat percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Auditorium Gubernuran, Rabu (02/03).
Nasrul Abit menjelaskan, saat ini capaian akses sanitasi yang layak di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, rata-rata baru mencapai 60 %. Wilayah yang masih minim akses sanitasi diantaranya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok Selatan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan harus melakukan evaluasi. Selain itu Nasrul Abit juga meminta 12 Bupati/Walikota terpilih yang baru dilantik untuk mulai memperhatikan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan menyediakan sumber pendanaan pembangunan sanitasi yang dapat dilakukan melalui anggaran perubahan.
“12 Bupati/Walikota terpilih harus memperhatikan ini. Walaupun dalam visi misinya dulu tidak ada program untuk sanitasi,” pintanya.
Khusus untuk drainase yang sering memicu terjadinya banjir di permukiman warga akibat mampet, Wagub Nasrul Abit meminta pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pembenahan dan pemeliharaan drainase secara berkala. Selain itu, jalur drainase juga harus masuk dalam tata ruang tata kota. Sementara, terkait tempat pembuangan sampah akhir regional, saat ini sudah berdiri di sejumlah titik, namun operasionalnya masih belum sesuai standar.
“Harus kita akui, memang belum sesuai standar, masih ada lalat. Bagaimana limbahnya, apakah masih mencemari lingkungan. Saat ini Pemerintah Provinsi masih mensubsidi untuk pengolahan sampah. Untuk menjadikan sampah itu bersih sampai ke tempat pembuangan akhir, diperlukan biaya per tonnya Rp 60 ribu, saat ini Provinsi masih mensubsidi Rp 40 ribu per ton. Untuk itu kami minta kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Untuk menciptakan lingkungan sehat, selain melalui penyediaan sanitasi yang baik, Nasrul Abit juga meminta masyarakat agar berperilaku hidup sehat. Diantaranya tidak membuang sampah dan buang air besar di sembarang tempat.
"Memang masih banyak warga kita yang memanfaatkan sungai untuk MCK. Perilaku itu harus dirubah. Kalau satu orang terkena diare, maka semua yang memanfaatkan air sungai bisa terdampak," pungkasnya. Zrd