N3, Sumbar ~ Menyikapi kabut asap yang beberapa waktu belakangan terus menutupi wilayah Sumbar, Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mendesak pemerintah provinsi tetangga untuk segera menyelesaikan permasalahan pembakaran hutan yang terus terjadi.
Hal itu disampaikannnya, disela-sela kegiatan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Sumbar, di Hotel Inna Muara.
“Pemerintah Provinsi Riau, Jambi dan Palembang harus segera menyelesaikan persoalan kabut asap ini. Tentunya dengan melakukan langkah antisipatif, prefentif dan represif. Kita mendesak, karena ini kepedulian kita terhadap pembakaran hutan yang tidak beraturan,” sebutnya.
Ia mengatakan, permasalahan kabut asap ini menjadi tanggung jawab bersama. Agar masyarakat tidak terdampak semakin parah kedepannya, selain langkah antisipatif, pemerintah tetangga juga harus segera memberikan tindakan hukum terkait pembakaran hutan yang terjadi.
“Kita bukan memberikan somasi tapi mengajak melalui forum gubernur agar sama-sama menjaga dan mengendalikan kabut asap ini, termasuk tindakan hukum, karena Sumbar sekarang menjadi korban kabut asap dari provinsi tetangga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi ke Sumatera Selatan, Presiden telah tinjau langsung titik kebakaran hutan tersebut dan menegaskan agar pembakar liar ditindak tegas Kapolri, termasuk juga perusahaan yang membakar hutan di Sumsel, Jambi dan Riau.
" Untuk di Riau kita sudah membahasnya, mereka juga telah konsultasi terkait anggaran yang digunakan untuk langkah antisipasi kebakaran hutan yang terjadi," jelas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut.
Terkait Sumbar sendiri, Reydonyzar meminta masyarakat agar mengurangi kegiatan diluar rumah. Untuk itu ia telah meminta dinas kesehatan kabupaten/kota untuk segera menyiapkan masker, seperti yang telah dilakukan provinsi.
“Terpenting saat ini masyarakat tidak boleh gegabah melakukan kegiatan yang menyebabkan kebakaran lahan. Sebab berdasarkan pemantauan yang dilakukan satelit, di Sumbar terdapat 6 sampai 8 titik hospot, menyikapi hal itu kita akan koordinasikan dengan Kapolda Sumbar,” terangnya.
Menurutnya, titik hotspot di Sumbar masih dalam batas dan masih bisa dikendalikan, begitu juga dengan jarak pandang masih dalam batas toleransi.Meskipun demikian, ia mengintruksikan dinas kepala dinas kesehatan meningkatkan pelayanan di puskesmas, dan rumah sakit yang ada.
“Kita terus memonitor sampai sejauh mana gangguan ISPU, kalau sampai pada kekwatiran kita akan atur langkah selanjutnya. Kalau terjadi peningkatan, kita atur stategi kedepannya yang akan diambil,” pungkasnya. (mul)