N3, Padang ~ Mau tak mau Kota Padang harus siap memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di penghujung 2015 ini, sekaligus menghadapi ekonomi global 2020 nanti. Kesiapan itu harus di semua sektor, mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga pemberdayaan potensi ekonomi berbasis koperasi.
Hal itu dikatakan Walikota Padang, Mahyeldi Dt. Marajo usai melepas gerak jalan yang diikuti pengurus dan anggota koperasi se-Kota Padang di GOR H. Agus Salim. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian memeriahkan Hari Koperasi Nasional 2015.
Mahyeldi mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Padang untuk mengembangkan Koperasi di Kota Padang serta memperkuat UMKM. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat bersaing di tataran Asean dan global.
"Terlebih, tahun 2020, kita juga akan memasuki ekonomi global, sehingga tenaga kerja luar bebas keluar masuk negara kita. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas ekonomi dan UMKM serta bangun koperasi, bisa-bisa kita menjadi etalase di negeri kita sendiri. Oleh karena itu yang harus kita perbuat sekarang adalah, mari kita bangun koperasi di lingkungan kita. Bagi yang belum ada koperasi, segera bangun koperasi," harap Wako.
Ia menambahkan, mengembangkan koperasi sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Padang. Hal ini diakui Pemerintah Pusat dengan memberikan penghargaan di bidang koperasi kepada Kota Padang. Tahun 2014, Kota Padang ditetapkan sebagai Kota Penggerak Koperasi Terbaik di Indonesia. Selanjutnya, tahun 2015 ini, Walikota Padang dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan bidang koperasi oleh Presiden RI.
"Kita juga mengetahui pasca 1997-1998, Indonesia dapat bangkit dari krisis ekonomi adalah karena gerakan koperasi. Di dalam koperasi ada semangat kebersamaan yang telah dicanangkan oleh Bapak M. Hatta puluhan tahun yang lalu. Agar Bung Hatta tersenyum di Kota Padang, gerakan koperasi tersebut harus berhasil di Kota Padang. Artinya, gerakan koperasi, semangat kebersamaan, ekonomi kerakyatan adalah bagian yang harus kita perkuat di masa yang akan datang," ulasnya.
Komitmen untuk mengembangkan koperasi ini pula yang mendasari Wako Mahyeldi bersikeras melarang masuknya waralaba yang berbasis jejaring masuk di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini. Ia menilai, perusahaan semacam itu dapat menyedot ekonomi masyarakat.
Hal itu dikatakan Walikota Padang, Mahyeldi Dt. Marajo usai melepas gerak jalan yang diikuti pengurus dan anggota koperasi se-Kota Padang di GOR H. Agus Salim. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian memeriahkan Hari Koperasi Nasional 2015.
Mahyeldi mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Padang untuk mengembangkan Koperasi di Kota Padang serta memperkuat UMKM. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat bersaing di tataran Asean dan global.
"Terlebih, tahun 2020, kita juga akan memasuki ekonomi global, sehingga tenaga kerja luar bebas keluar masuk negara kita. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas ekonomi dan UMKM serta bangun koperasi, bisa-bisa kita menjadi etalase di negeri kita sendiri. Oleh karena itu yang harus kita perbuat sekarang adalah, mari kita bangun koperasi di lingkungan kita. Bagi yang belum ada koperasi, segera bangun koperasi," harap Wako.
Ia menambahkan, mengembangkan koperasi sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Padang. Hal ini diakui Pemerintah Pusat dengan memberikan penghargaan di bidang koperasi kepada Kota Padang. Tahun 2014, Kota Padang ditetapkan sebagai Kota Penggerak Koperasi Terbaik di Indonesia. Selanjutnya, tahun 2015 ini, Walikota Padang dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan bidang koperasi oleh Presiden RI.
"Kita juga mengetahui pasca 1997-1998, Indonesia dapat bangkit dari krisis ekonomi adalah karena gerakan koperasi. Di dalam koperasi ada semangat kebersamaan yang telah dicanangkan oleh Bapak M. Hatta puluhan tahun yang lalu. Agar Bung Hatta tersenyum di Kota Padang, gerakan koperasi tersebut harus berhasil di Kota Padang. Artinya, gerakan koperasi, semangat kebersamaan, ekonomi kerakyatan adalah bagian yang harus kita perkuat di masa yang akan datang," ulasnya.
Komitmen untuk mengembangkan koperasi ini pula yang mendasari Wako Mahyeldi bersikeras melarang masuknya waralaba yang berbasis jejaring masuk di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini. Ia menilai, perusahaan semacam itu dapat menyedot ekonomi masyarakat.
Barang-barang yang dijualnya dibawa dari luar semua, lantas keuntungannya juga dibawa keluar. Kita hanya menjadi etalase saja. "Kita hanya menjadi etalase saja. Sehingga produk-produk UMKM kita menjadi tamu di rumahnya sendiri. Akibatnya, keuntungan yang kita dapat sedikit, dan lebih banyak bagi mereka. Kita tidak mau seperti itu. Maunya kita, UMKM kita menjadi raja di rumahnya sendiri. Itulah sebabnya sekarang, Pemko Padang sedang berupaya agar 70 ribu UMKM yang ada dapat di-back up, didorong, dan dikembangkan," pungkas Mahyeldi.**