N3, Sulawesi Selatan ~ Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) akan mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel
dalam pengelolaan aset. Sehingga, pengelolaan aset tidak lagi sekadar berkutat
pada penatausahaan.
Kepala BPKP Sulsel, Deni
Suardini, mengungkapkan, sudah saatnya paradigma pengelolaan aset diubah. Yang
tadinya hanya menghamburkan uang, menjadi sumber pendapatan daerah.
"Sekarang pengelolaan
aset masih berkutat di penatausahaan. Padahal sudah harus berubah
paradigmanya," kata Deni, usai melakukan pertemuan tertutup dengan
Gubernur Sulsel, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH, Kepala Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Makassar, Tri Heriadi, dan Kepala
Inspektorat Sulse,l Yusuf Sommeng di Ruang Kerja Gubernur.
Deni mengungkapkan, BPKP
telah menyusun sebuah aplikasi pengelolaan aset berbasis IT yang bisa dipakai
oleh pemerintah daerah secara gratis. Aplikasi tersebut sudah mencakup
pencatatan, pengelolaan, hingga penyusutan aset.
"Saat ini sudah ada
16 dari 25 pemerintah daerah yang memanfaatkan aplikasi ini, termasuk Pemprov
Sulsel. Jadi, pengelolaan aset itu tidak lagi secara gelondongan tapi sudah
berbasis IT," ujarnya.
Ia menambahkan, aplikasi
tersebut akan sangat membantu dalam pengelolaan aset. Mengingat, aset kerap
menjadi persoalan klasik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Sementara, Kepala BPK RI
Perwakilan Makassar, Tri Heriadi, mengatakan, dalam pertemuannya dengan
gubernur tersebut, ia melaporkan bahwa sudah ada 21 laporan keuangan pemerintah
daerah yang telah diterima. 10 diantaranya meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), dan 11 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sedangkan, empat daerah yakni Toraja Utara, Tana Toraja, Selayar, dan
Jeneponto, belum menyerahkan karena memang waktunya belum sampai.
"Ada kemauan dari
kami, mudah-mudahan yang WTP lebih banyak lagi," kata Tri.
Tri mengungkapkan, hal
yang kerap menjadi masalah sehingga daerah kesulitan meraih WTP adalah masalah
aset dan piutang bergulir. Karena itu, dua masalah itu harus segera diperbaiki.
Salah satu caranya dengan melibatkan BPKP untuk melakukan pendampingan.
Gubernur Sulsel, Syahrul
Yasin Limpo, mengakui, masalah aset masih menjadi kendala. Karena itu,
pengelolaannya akan terus dibenahi, termasuk dengan pengelolaan aset berbasis
IT yang disiapkan BPKP.
"Di Pemprov Sulsel,
pengelolaan asetnya sudah berbasis IT. Koordinasi dengan BPKP harus tetap jalan
agar ke depannya lebih baik lagi," kata Syahrul. Dw/Na