Untuk Tahun 2015 ini Provinsi Banten akan menyelenggarakan pemilukada
serentak yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,
dan Kota Tangerang Selatan. Setelah pemilukada yang diselenggarakan oleh
Kab/Kota di Provinsi Banten maka berlanjut dengan Pemilukada Provinsi
Banten yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Maret Tahun 2017.
Serang dan Cilegon berakhir Juli 2015. Kemudian Pandeglang habis
Februari 2016, Tangsel habis Maret 2016, jadi ditarik ke Pilkada
serentak Desember 2015.
Rakor yang diselenggarakan Kemendagri ini dimaksudkan untuk membangun
harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam rangka
mendukung kelancaran penyelengaraan pilkada dan wakil kepala daerah,
Kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Disamping itu, lanjut Mendagri, juga untuk menjalankan amanah yang
tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan
Undang-undang , Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan walikota. "Sehingga diharapkan melalui pilkada
serentak tahap pertama ini, didapatkan kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang berkualitas, memiliki konpetensi, integritas dan kapabilitas
serta memenuhi unsur akseptabilitas, harap Mendagri.
Rapat koordinasi ini difokuskan untuk membahas dan memantapkan
persiapan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan
secara maksimal kepada Komisi pemilihan umum untuk mensukseskan
penyelenggaraan Pilkada serentak periode pertama pada bulan 9 Desember
tahun 2015 yang akan dilaksanakan di 269 daerah.
Sementara menteri coordinator politik, hukum dan keamanan
(Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, menegaskan bahwa sinergitas dan
keharmonisan dari seluruh pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan
pilkada. Serentak yang berkualitas. "Dengan demikian hal ini merupakan
titik pijak bersama untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada secara
serentak tahun 2015 agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar, Pesan
Menkopolhukam.
Adapun pembahasan dalam Rakor ini yaitu hal yang terkait dengan
kesiapan regulasi pelaksanaanya, dukungan anggaran dan personil,
ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban,
penaganan dan penyelesaian sengketa pemilhan,serta berbagai aspek
dukungan lainya. hms