Nn, Sulsel ~ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai, tuntutan pegawai Rumah Sakit Umum (RSU) Haji yang minta dibayarkannya tunjangan jasa pelayanan, saat ini telah ditangani Inspektorat dan dalam tahap pengumpulan data-data serta meminta keterangan langsung ke pihak rumah sakit, utamanya direktur dan wakilnya.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang saat ditemui di Kantor Gubernur mengaku, Inspektorat telah turun tangan dan diharapkan akan ada solusi cepat, sehingga pelayanan di rumah sakit bisa tetap jalan seperti biasa.
Anggaran yang terkumpul dari jasa pelayanan menurut informasi awal yang didapatkan, tidak serta merta harus dibagikan semuanya, melainkan ada mekanisme dan aturan yang jelas.
“Pihak Inspektorat Provinsi Sulsel sudah turun untuk mengusut masalah ini, dan mudah-mudahan akan segera ada solusi, namun informasi awal dana tersebut tidak serta harus dibagikan semua,” ungkap Agus.
Seperti diketahui bersama, puluhan Pegawai RSU Haji yang dominan kaum perempuan, baik sebagai dokter, perawat, tenaga medis, serta lainnya, kembali berunjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel, menuntut dicopotnya direktur dan wakil RS tersebut, karena dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran RS, bahkan diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Para pengunjuk rasa juga menuntut dibayarkannya tunjangan jasa pelayanan yang hingga tahunan belum diberikan, bahkan pembagian dianggap tidak merata.
Para pengunjuk rasa dengan membentangkan spanduk, menganggap telah banyak terjadi penyimpangan di RSU Haji, diantaranya pembangunan rumah sakit yang tidak sesuai kualitas yang ditetapkan, pembelian alat kesehatan dengan mutu jelek padahal anggarannya besar, pemberian gaji bagi tenaga out sorching dibawah upah minimum Provinsi serta lainnya. Srf/Er/Hms