Menyikapi hal itu, kali ini, Kamis (26/3), digelarlah kegiatan Diskusi Forum Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Padang yang bertempat di Aula Abu Bakar Jaar. Diskusi, dibuka Asisten II Pemko Padang, Eyviet Nazmar selaku mewakili Wakil Walikota (Wawako) Padang, juga dihadiri Asisten III, Corri Saidan, dan menghadirkan narasumber, Kepala Bappeda Padang, Hervan Bahar disertai dua orang dari akademisi, Nursyirwan Effendi, Dosen FISIP Unand dan Firwan Tan, guru besar Fakultas Ekonomi (FE) Unand.
“Melalui diskusi ini, bertujuan demi meninjau kembali beberapa kebijakan dan mengefektifkan berbagai potensi Kota Padang menuju kawasan strategis nasional. Sebagaimana, tertuang dalam PP 26 tahun 2008, KSN adalah kawasan wilayah tertentu yang penataan ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh besar secara nasional,” terang Eyviet Nazmar dalam sambutannya.
Eyviet melanjutkan, secara nasional setiap daerah yang terletak pada KSN, wajib berpengaruh bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, serta termasuk wilayah di dalamnya ditetapkan sebagai warisan dunia.
Untuk itu, berdasarkan defenisi tersebut, Kota Padang harus memperhatikan beberapa kriteria seperti harus memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi, terus fungsi daya dukung bagi lingkungan hidup.
“Semoga saja, kriteria tersebut dimiliki Kota Padang. melalui Diskusi ini, kita berharap akan melahirkan kebijakan dan rekomendasi yang baik dalam mendukung Kota Padang untuk menjadi kawasan strategis nasional. Ini akan menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan semua pihak, karena merupakan peluang kemajuan bagi Kota Padang ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Hervan Bahar menyebutkan, beberapa langkah-langkah dalam meninjau kebijakan terkait dengan potensi kawasan strategis nasional bagi Kota Padang antara lain, akan mengefektifkan pembangunan dan pertumbuhan kota berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Baik, melalui RPJM nasional dan RTRW Nasional tahun 2015 hingga 2019. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RTRW Provinsi Sumbar tahun 2010 hingga 2015. Kemudian, melalui RPJMD kota Padang tahun 2014 hingga 2019 dan RTRW Kota Padang tahun 2010 hingga 2030.
“Semoga saja, Padang akan menjadi kota inti dari pengembangan metropolitan yang didukung oleh pengembangan di sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata kedepannya. Seperti salah satunya, kita akan membentuk kawasan metropolitan antara Padang, Lubuk alung dan Pariaman atau disingkat (Palapa),” terangnya.(mond/rel)