nusantaranews.net ~ Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan 20 kantor pemerintahan dan instasi terkait di Sumbar, yang masih rusak akibat gempa 2009. Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan perempuan ini menyatakan ini sudah menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan secepatnya.
“Dalam rapat kerja bersama mitra nanti, ini akan menjadi poin yang akan disampaikan ke BNPB. Yaitu terkait rehab rekon kembali bagi bangunan yang rusak pasca gempa,” terang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria usai menggelar hearing bersama SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Jumat (11/7).
Disebutkan Sayed, salah satu yang disampaikan dalam hearing ini adalah kelanjutan pembangunan Kantor Polda Sumbar. Untuk kelanjutan pembangunan ini, bisa dibicarakan dengan mitra terkait seperti Mabes Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Keuangan.
Selain itu, dalam kunjungan untuk menjaring aspirirasi ini, Komisi VIII juga melihat bagaimana perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumbar. Ia menilai, perkembangannya cukup bagus dan zakat masyarakat ini tersalurkan dengan baik.
“Ini dilihat dari tingkat kelayakan hidup masyarakat Sumbar cukup baik. Diharapkan provinsi lain bisa mencontoh Sumbar,” terang Sayed dari Fraksi Golkar ini.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, salah satu yang menjadi poin usulan kepada Komisi VIII DPR RI adalah kelanjutan pembangunan gedung pemerintahan di Sumbar yang rusak akibat gempa 2007, 2009 dan tsunami 2010. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri, dari 24 gedung pemerintahan masih tertinggal 21 gedung lagi yang menunggu kelanjutan pembangunan. Empat gedung lainnya yang sudah selesai dan hampir rampung seperti Dinas Peternakan, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Perpustakaan dan Arsip,dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Komisi VIII sudah pro aktif mengusulkan kelanjutan pembangunan gedung pemerintahan di Sumbar. Kepada BNPB kami surati terus terkait kelanjutan pembangunan ini. Namun tidak bisa dipastikan kapan pembangunan ini akan tuntas semua, karena sumber dana masih belum jelas,” terang Irwan.
Disebutkannya, meskipun gedung pemerintahan yang masih rusak ini nilainya mencapai Rp600 miliar, tapi untuk jalan dan jembatann yang rusak akibat gempa sudah diperbaiki.
“Saat ini yang tinggal dicarikan solusi adalah untuk pembangunan Pasar Raya Padang, RSUP M Djamil Padang, dan gedung pemerintahan. Kami terus berusaha melobi pusat,” jelas Irwan.
Dalam hearing bersama komisi VIII ini, Ketua Badan Zakat Nasional Sumbar Syamsul Bahri Chatib meminta, agar komisi VIII DPR RI bisa menyampaikan kepada BNPB untuk mengubah sistem penganggaran untuk bangunan rehab rekon ini.
“Tentu tidak mungkin, sejak gempa 2009 lalu masih berkantor di bangunan yang rusak akibat gempa. Kami juga meminta anggaran rehab rekon yang sebelumnya sudah dianggarkan tidak ditarik kembali oleh pusat. Sebelumnya, karena anggaran tersebut ditarik. Apa tidak bisa sistem ini diubah,” terang Syamsul Bahri Chatib.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatera Barat menerima bantuan senilai Rp1,383 miliar untuk bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan berat (ASODKB) utnuk 1.102 ODK berat. Kemudian Rp720 juta bagi 900 lanjut usia terlantar (aslut).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolda Sumbar Bambang Sri Herwanto, Kepala Dinas Sosial Abdul Gafar, Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadhli, Kakanwil Kemenag Sumbar Syahrul Wirda, Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, dan SKPD lainnya di lingkungan Pemrov Sumbar.