nusantaranews.net ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPKP melakukan sosialisasi kajian tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik, di auditorium Gubernur , Selasa pagi (17/6). Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Irwan Prayitno, Sekdaprov. Ali Asmar,MPd, Bupati/Walikota se Sumatera Barat, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar, BPKP wilayah Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, silpa yang terdapat dalam APBD 2013, 55 miliar diantaranya dana Beasiswa yang berasal dari Rajawali. Dana tersebut sejak empat tahun lalu tidak terealisasi karena tidak ada aturan yang membolehkan dana tersebut boleh direalisasikan.
Kemudian belanja barang dan jasa terdapat Rp.65 miliar dan belanja modal terdapat Rp.37 milir. Belanja modal itu tidak terealisasi karena masalah tanah akibat pembebasan tanah dengan masyarakat tidak selesai. Pemerintah tidak bisa membayar dananya, karena masalahnya masih bersengketa antara si pemilik tanah.
Disamping itu, dana hibah bansos tidak cair karena ada aturan yang belum tidak diikuti. Dari kondisi hanya sebahagian kecil nilainya yang kegiatan silpa yang tidak berjalan dalam program pembangunan. Kita akan tetap monitoring, evaluasi dan awasi SKPD agar berkerja dengan baik sesuai dengan program dan target kegiatan yang dilakukan, ujarnya.
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menyayangkan jika terjadi silpa akibat program pembangunan di daerah tidak jalan.
Menurut Gatot Darmasto, pihaknya selalu memonitoring substansi silpa yang terjadi di setiap APBN dan APBD. Ia menilai, jika silpa terjadi akibat penghematan dari pengadaan merupakan suatu hal yang baik,
Namun, jika terjadi akibat program yang tidak jalan dan akhirnya mengendap dan menjadi silpa, sungguh sangat disyangkan, sebab dana APBN dan APBD berasal dari rakyat seperti pajak dan retribusi daerah serta sumberdaya alam untuk pembangunan. Gatot Darmasto mencontohkan, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal, padahal mempunyai multy flayer efek terhadap pembangunan.
Ia meminta kepada kepala daerah berupaya mengelola dana APBD sebaik mungkin dan bagimana memperkecil silpa. Tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan efek terhadap kepentingan masyarakat. Berikut keterangan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto kepada wartawan usai Sosialisasi Penyusunan APBD yang Memperioritaskan Kepentingan Publik.
Lebih lanjut Gatot Darmasto menambahkan, berdasarkan catatan BPKP ditemukan silpa dalam APBD Sumbar tahun 2013 sebesar Rp240 miliar atau sekitar 8,6 persen dari total APBD Sumbar di tahun itu.Zardi
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, silpa yang terdapat dalam APBD 2013, 55 miliar diantaranya dana Beasiswa yang berasal dari Rajawali. Dana tersebut sejak empat tahun lalu tidak terealisasi karena tidak ada aturan yang membolehkan dana tersebut boleh direalisasikan.
Kemudian belanja barang dan jasa terdapat Rp.65 miliar dan belanja modal terdapat Rp.37 milir. Belanja modal itu tidak terealisasi karena masalah tanah akibat pembebasan tanah dengan masyarakat tidak selesai. Pemerintah tidak bisa membayar dananya, karena masalahnya masih bersengketa antara si pemilik tanah.
Disamping itu, dana hibah bansos tidak cair karena ada aturan yang belum tidak diikuti. Dari kondisi hanya sebahagian kecil nilainya yang kegiatan silpa yang tidak berjalan dalam program pembangunan. Kita akan tetap monitoring, evaluasi dan awasi SKPD agar berkerja dengan baik sesuai dengan program dan target kegiatan yang dilakukan, ujarnya.
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menyayangkan jika terjadi silpa akibat program pembangunan di daerah tidak jalan.
Menurut Gatot Darmasto, pihaknya selalu memonitoring substansi silpa yang terjadi di setiap APBN dan APBD. Ia menilai, jika silpa terjadi akibat penghematan dari pengadaan merupakan suatu hal yang baik,
Namun, jika terjadi akibat program yang tidak jalan dan akhirnya mengendap dan menjadi silpa, sungguh sangat disyangkan, sebab dana APBN dan APBD berasal dari rakyat seperti pajak dan retribusi daerah serta sumberdaya alam untuk pembangunan. Gatot Darmasto mencontohkan, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal, padahal mempunyai multy flayer efek terhadap pembangunan.
Ia meminta kepada kepala daerah berupaya mengelola dana APBD sebaik mungkin dan bagimana memperkecil silpa. Tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan efek terhadap kepentingan masyarakat. Berikut keterangan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto kepada wartawan usai Sosialisasi Penyusunan APBD yang Memperioritaskan Kepentingan Publik.
Lebih lanjut Gatot Darmasto menambahkan, berdasarkan catatan BPKP ditemukan silpa dalam APBD Sumbar tahun 2013 sebesar Rp240 miliar atau sekitar 8,6 persen dari total APBD Sumbar di tahun itu.Zardi