Padang, Nn ~ Gubernur Irwan Prayitno menerima Gand Design Kuantitas Penduduk Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat pada acara Worshop Pengendalian Penduduk dan Peluncuran Gand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kab/Ko se Sumatera Barat di Padang, Selasa (24/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN Pusat Prof. Dr. Fasli Djalal, MSc, Deputi Menkokesra Bidang Kependudukan, Dr. Emil Agistiono,M.Kes, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr, Wendry Hartanto,MA, Deputy Bappeda, Ketua DPRD Sumbar, Forkopinda, Bupati / Walikota se Sumatera Barat, Ketua Koalisi Kependudukan, Ketua IPADI, Ketua Koalisasi Kependudukan Sumbar Prof. Efriandri, Kepala BKKBN Pemkab/ko se Sumbar.
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyampaikan, kita menyadari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pagan, sandang, papan serta pada pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah komit bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk perlu dilakukan guna menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Sumbar, 4,8 jiwa diperkirakan tahun 2012 mencapai 5 juta jiwa dengan kepadatan 115 jiwa/ km2. Jika melihat dari laju pertumbuhan penduduk Sumbar rata-rata dibawah nasional 1,34 % pertahun ( nasional 1.49 %). Namun angka Fertilitas masih tinggi dimana TFR Sumbar 2,9 sementara nasional 2,4 per 1000 wanita dan hasil SDKI tahun 2012 TFR Sumbar 2,8 diatas TFR nasional 2,6 dan sudah dapat diturunkan dari 3,4 hasil SDKI 2007, sehingga Sumbar sebagai salah satu provinsi yang mendapat penghargaan pengelolaan program Kependudukan dan KB terbaik.
Walupun demikian kita perlu upaya lebih keras lagi untuk menekan TFR ini. Dimana jika laju pertumbuhan penduduk 52 tahun mendatang penduduk Sumatera Barat diperkirakan mencapai dua kali lipat ( doubling time ). Selain faktor alamiah dan faktor eksternal campur tangan pemerintah juga diperlukan dalam menekan laju pertumbuhan seperti melalui program KB maupun program lain yang berkaitan dengan pencegahan mobilisasi.
Indikator lain menunjukan perkiraan rata-rata kawin pertama cukup baik, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 25.7 tahun dan perempuan 22,9 tahun. Sebesar 61,26 persen diantara penduduk Sumbar bertempat tinggal dipedesaan, lebih tinggi dari nasional 50 %. Kondisi ini tentu menjadi tantangan sendiri dalam mengendalikan kuantitas penduduk, keran diperlukan biaya yang lebih besar untuk dapat dijangkau masyatakat yang tinggal diwilayah pedesaaan, apalagi di daerah tertinggal Kepulauan mentawai.
Oleh karena itu dukungan pemerintah Kabupaten Kota se Sumatera Barat dan bantuan dari pemerintah pusat melalui BKKBN sangat lah diharapkan, guna pembangunan pengendalian kuantitas penduduk di Sumatera Barat, ungkapnya.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, salah satu upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang tentunya tidak dapat dirasakan secara instan akan tetapi akan sangat terasa pada saat 20 tahun ke depan. Pembangunan dibidang kependudukan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak seketika dapat dinikmati dan juga sebagai pembangunan SDM berkualitas dimasa datang.
Dengan menurunnya penduduk usia balita, meningkatnya usia produktif dan meningkatnya usia lansia karena derajat kesehatan masyarakat yang membaik maka akan dapat mendorong struktur penduduk kearah yang lebih baik, tentunya juga akan menurunkan angka depency rasio/angka ketergantungan dan pada gilirannya akan menuju bonus demokragrafi sebagai modal pembangunan dan jika sebaliknya kita lali tentu akan menjadi ancaman bagi pembangunan.
Sesuai dengan grand design Pemkab/ko yang diserahkan hari ini, tentunya bukan sebagai lembaran kertas atau konsep semata, semua ini mesti kita lakukan dengan komitmen yang memwujudkan implementasi yang baik didalam pelaksanaan pembangunan. Semua pihak juga mesti melakukan sinegritas yang baik, sehingga kegiatan pembangunan pengendalian kuantitas penduduk akan berjalan lebih baik lagi di Sumatera barat, himbaunya. Zardi
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyampaikan, kita menyadari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pagan, sandang, papan serta pada pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah komit bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk perlu dilakukan guna menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Sumbar, 4,8 jiwa diperkirakan tahun 2012 mencapai 5 juta jiwa dengan kepadatan 115 jiwa/ km2. Jika melihat dari laju pertumbuhan penduduk Sumbar rata-rata dibawah nasional 1,34 % pertahun ( nasional 1.49 %). Namun angka Fertilitas masih tinggi dimana TFR Sumbar 2,9 sementara nasional 2,4 per 1000 wanita dan hasil SDKI tahun 2012 TFR Sumbar 2,8 diatas TFR nasional 2,6 dan sudah dapat diturunkan dari 3,4 hasil SDKI 2007, sehingga Sumbar sebagai salah satu provinsi yang mendapat penghargaan pengelolaan program Kependudukan dan KB terbaik.
Walupun demikian kita perlu upaya lebih keras lagi untuk menekan TFR ini. Dimana jika laju pertumbuhan penduduk 52 tahun mendatang penduduk Sumatera Barat diperkirakan mencapai dua kali lipat ( doubling time ). Selain faktor alamiah dan faktor eksternal campur tangan pemerintah juga diperlukan dalam menekan laju pertumbuhan seperti melalui program KB maupun program lain yang berkaitan dengan pencegahan mobilisasi.
Indikator lain menunjukan perkiraan rata-rata kawin pertama cukup baik, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 25.7 tahun dan perempuan 22,9 tahun. Sebesar 61,26 persen diantara penduduk Sumbar bertempat tinggal dipedesaan, lebih tinggi dari nasional 50 %. Kondisi ini tentu menjadi tantangan sendiri dalam mengendalikan kuantitas penduduk, keran diperlukan biaya yang lebih besar untuk dapat dijangkau masyatakat yang tinggal diwilayah pedesaaan, apalagi di daerah tertinggal Kepulauan mentawai.
Oleh karena itu dukungan pemerintah Kabupaten Kota se Sumatera Barat dan bantuan dari pemerintah pusat melalui BKKBN sangat lah diharapkan, guna pembangunan pengendalian kuantitas penduduk di Sumatera Barat, ungkapnya.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, salah satu upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang tentunya tidak dapat dirasakan secara instan akan tetapi akan sangat terasa pada saat 20 tahun ke depan. Pembangunan dibidang kependudukan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak seketika dapat dinikmati dan juga sebagai pembangunan SDM berkualitas dimasa datang.
Dengan menurunnya penduduk usia balita, meningkatnya usia produktif dan meningkatnya usia lansia karena derajat kesehatan masyarakat yang membaik maka akan dapat mendorong struktur penduduk kearah yang lebih baik, tentunya juga akan menurunkan angka depency rasio/angka ketergantungan dan pada gilirannya akan menuju bonus demokragrafi sebagai modal pembangunan dan jika sebaliknya kita lali tentu akan menjadi ancaman bagi pembangunan.
Sesuai dengan grand design Pemkab/ko yang diserahkan hari ini, tentunya bukan sebagai lembaran kertas atau konsep semata, semua ini mesti kita lakukan dengan komitmen yang memwujudkan implementasi yang baik didalam pelaksanaan pembangunan. Semua pihak juga mesti melakukan sinegritas yang baik, sehingga kegiatan pembangunan pengendalian kuantitas penduduk akan berjalan lebih baik lagi di Sumatera barat, himbaunya. Zardi