Padang, Nn ~ Dalam mewujudkan pembangunan dalam memacu daya saing ekonomi kerakyatan dan ekonomi skala besar. Serta tercapainya penataan ruang yang berkualitas guna pengembangan wilayah untuk permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang dan layak huni baik di perkotaan maupun pedesaan.
Maka dari itu Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi disebutkan Tugas Pokok Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman pada pasal 36 telah mencantumkan tugasnya untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang, Pertama Urusan Pekerjaan Umum yang dibagi dalam dua kategori, Prasarana Jalan (Bina Marga) dan Infastruktur Permukiman (Cipta Karya). Kedua Urusan Penataan Ruang dan yang terakhir adalah Urusan Perumahan.
Ini disampaikan kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Suprapto melalui Kabid Bimtek Maihalfi saat temu ramah bersama wartawan nusantaranews.net diruang kerjanya.
Dengan demikian Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman berkomitmen akan mewujudkan prasarana jalan “ handal ”, dengan misi yang kuat dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman yaitu, Mewujudkan kualitas SDM Prasarana Jalan yang profesional. Kedua mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang baik dan berwawasan lingkungan, tanggap terhadap pemeliharaan dan pelayanan jalan, guna memacu struktur ekonomi yang tangguh.
Ketiga menyiapkan peralatan yang siap pakai, bergerak cepat dalam penanggulangan bencana alam. Keempat mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan bidang prasarana jalan, tata ruang dan permukiman.
Kelima menciptakan penataan ruang yang berlualitas guna pengembangan wilayah. Keenam mendorong
pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, dan layak huni, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Keenam mendorong terciptanya penataan bangunan yang aman, nyaman seratsi dan berwawasan lingkungan. Ketujuh melaksanakan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Dan terakhir akan mewujudkan kualitas hasil pekerjaan sesuai standar teknis.
Kita menyadari infrastruktur di Indonesia masih dalam kondisi yang menghawatirkan, sebagai contoh pada tahun 2008, kondisi jalan nasional meperlihatkan 49,67 persen dalam keadaan baik, sementara sisanya dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat.
Menurut The Global competiveness Index, daya saing Indonesia hanya menempati urutan kedua dalam criteria pemeringkatan daya saing di Indonesia setelah birokrasi pemerintahan. Beberapa penyebab terpuruknya kondisi infrastruktur adalah diantaranya permintaan yang tidak sebanding dengan penyediaan anggaran Infrastruktur luasnya wilayah Indonesia dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang masih relatif tinggi.
Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia dilandasi oleh kajian terhadap aspek panataan ruang Nasional serta peraturan dan perundangan terkait yang berlaku, factor pengaruh lingkungan Internal dan eksternal dalam pengembangan wilayah maupun jaringan jalan. Secara garis besar potensi dan kendala baik Aspek Geografis, Geopolitik dan Geoekonomi di dalam pengembangannya perlu memperhatikan kerangka pengembangan Strategis yang berlandaskan pada aspek Pengembangan ekonomi, Keseimbangan antar wilayah (daerah tertinggal dan daerah berkembang) dan Aspek Kesatuan Teritorial NKRI.
Dalam Konteks Kerangka Strategis Berorientasi Ekonomi (Investasi) perlu dipertimbangkan Koridor Poros pengembangan Strategis (Koridor Pantai Timur Sumatera, Pantura Jawa-Bali, Koridor Pantai Barat dan Pantai timur Kalimantan dan Seterusnya membentang dari Barat sampai ke Timur.
Dalam Konteks Orientasi keseimbangan antar wilayah, kawasan-kawasan koridor yang terdiri dari daerah tertinggal seperti kawasan Koridor Pantai Barat Sumatera, Pansela Jawa, Koridor Kalimatan Tengah dan sebagainya.
Pengembangan di Orientasikan kepada poros pengembangan strategis ekonomi sabagai penggerak mula (prime-mover) terdahulu, secara keseluruhan pendekatan pengembangan perlu dieletakan dalam presepsi pengembagan dalam rangka pemantapan territorial NKRI.
Rencana Pembangunan Jalan di Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengacu kepada rencana tataruang dan pertimbangan Aspek sosial penyediaan sarana angkutan umum dan sekaligus aspek lingkungan, sebagai system pengembangan terpadu mendukung “Quality of Life” masyarakat secara keseluruhan. **
Ini disampaikan kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Suprapto melalui Kabid Bimtek Maihalfi saat temu ramah bersama wartawan nusantaranews.net diruang kerjanya.
Dengan demikian Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman berkomitmen akan mewujudkan prasarana jalan “ handal ”, dengan misi yang kuat dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman yaitu, Mewujudkan kualitas SDM Prasarana Jalan yang profesional. Kedua mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang baik dan berwawasan lingkungan, tanggap terhadap pemeliharaan dan pelayanan jalan, guna memacu struktur ekonomi yang tangguh.
Ketiga menyiapkan peralatan yang siap pakai, bergerak cepat dalam penanggulangan bencana alam. Keempat mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan bidang prasarana jalan, tata ruang dan permukiman.
Kelima menciptakan penataan ruang yang berlualitas guna pengembangan wilayah. Keenam mendorong
pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, dan layak huni, baik di perkotaan maupun pedesaan.Keenam mendorong terciptanya penataan bangunan yang aman, nyaman seratsi dan berwawasan lingkungan. Ketujuh melaksanakan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Dan terakhir akan mewujudkan kualitas hasil pekerjaan sesuai standar teknis.
Kita menyadari infrastruktur di Indonesia masih dalam kondisi yang menghawatirkan, sebagai contoh pada tahun 2008, kondisi jalan nasional meperlihatkan 49,67 persen dalam keadaan baik, sementara sisanya dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat.
Menurut The Global competiveness Index, daya saing Indonesia hanya menempati urutan kedua dalam criteria pemeringkatan daya saing di Indonesia setelah birokrasi pemerintahan. Beberapa penyebab terpuruknya kondisi infrastruktur adalah diantaranya permintaan yang tidak sebanding dengan penyediaan anggaran Infrastruktur luasnya wilayah Indonesia dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang masih relatif tinggi.
Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia dilandasi oleh kajian terhadap aspek panataan ruang Nasional serta peraturan dan perundangan terkait yang berlaku, factor pengaruh lingkungan Internal dan eksternal dalam pengembangan wilayah maupun jaringan jalan. Secara garis besar potensi dan kendala baik Aspek Geografis, Geopolitik dan Geoekonomi di dalam pengembangannya perlu memperhatikan kerangka pengembangan Strategis yang berlandaskan pada aspek Pengembangan ekonomi, Keseimbangan antar wilayah (daerah tertinggal dan daerah berkembang) dan Aspek Kesatuan Teritorial NKRI.
Dalam Konteks Kerangka Strategis Berorientasi Ekonomi (Investasi) perlu dipertimbangkan Koridor Poros pengembangan Strategis (Koridor Pantai Timur Sumatera, Pantura Jawa-Bali, Koridor Pantai Barat dan Pantai timur Kalimantan dan Seterusnya membentang dari Barat sampai ke Timur.
Dalam Konteks Orientasi keseimbangan antar wilayah, kawasan-kawasan koridor yang terdiri dari daerah tertinggal seperti kawasan Koridor Pantai Barat Sumatera, Pansela Jawa, Koridor Kalimatan Tengah dan sebagainya.
Pengembangan di Orientasikan kepada poros pengembangan strategis ekonomi sabagai penggerak mula (prime-mover) terdahulu, secara keseluruhan pendekatan pengembangan perlu dieletakan dalam presepsi pengembagan dalam rangka pemantapan territorial NKRI.
Rencana Pembangunan Jalan di Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengacu kepada rencana tataruang dan pertimbangan Aspek sosial penyediaan sarana angkutan umum dan sekaligus aspek lingkungan, sebagai system pengembangan terpadu mendukung “Quality of Life” masyarakat secara keseluruhan. **