Padang, Nn – Lagi-lagi Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Propinsi Sumbar buat sensasi. Bila sebelumnya kegagalan beberapa proyek terkuak, kini penipuan publik juga dilakukan Satker yang berada dibawah komando Muswirman ini.
Sebelumnya nasib Kasatker PLP Sumbar ini terancam diujung tanduk. Pasalnya, Dewan LSM Bersatu Sumbar (DLB Sumbar) melayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terkait beberapa kegagalan proyek dibawah naungannya.
Surat bernomor 059/DLB-SB/IV-2013 tertanggal 18 April 2013 itu diterima Sekretaris Kementerian PU. Dalam suratnya, DLB meminta Menteri PU untuk mengkaji ulang pengangkatan Muswirman sebagai Kasatker.
Surat tersebut berdasarkan adanya beberapa proyek dibawah naungan Muswirman yang tak selesai. Salah satunya adalah Proyek Perkerjaan Pengolahan Limbah Permukiman Kawasan Purus.
DLB menilai kegagalan yang dilakukan Satker PLP Sumbar membuat proyek tidak tepat guna dan tak bisa dinikmati masyarakat yang bisa berdampak terhadap kerugian negara. Selain tak selesai, ada juga proyek yang menjadi monumen. Beberapa proyek yang menjadi monumen diantaranya adalah Proyek Pengolahan Limbah Pemukiman di Komplek Perumahan Ranah Minang Kota Padang dan di Kota Payakumbuh.
Berdasarkan hasil investigasi DLB pada Proyek Pengolahan Limbah Pemukiman Kawasan Purus Kota Padang terdapat keganjilan dan diduga tak sesuai kontrak pekerjaan. Proyek yang dikerjakan PT. Harry Putra Mandiri tersebut tak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ada ditahun 2012 lalu dan peker¬jaannya¬pun asal jadi.
Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana PT. Harry Putra Mandiri dan Muswirman selaku Kasatker PLP Sumbar selalu berusaha menu¬tupi dan memberikan keterangan palsu pada LSM dan wartawan. Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya nilai proyek.
Keganjilan lain, dari awal mulai pekerjaan ditahun 2011 tidak terlihat papan plang proyek dikawasan tersebut yang menginformasikan tentang nilai dan kontraktor pelaksana. Sedangkan dalam segi pekerjaan fisik terlihat asal jadi. Pemasangan brikes asal-asalan dan tanpa galian pada bagian bawah.
Selain itu, disela-sela brikes juga tidak diisi dengan coran. Hal ini tentu membuat rongga yang nantinya berdampak pada keta¬hanan brikes. Akibatnya brikes yang dipasang miring dan diperkirakan akan mudah roboh. Diba¬gian atas brikes tidak semuanya yang di pasang besi sebagai penahan dan dicor.
Kini, kebobrokan dan permainan juga diduga dilakukan pada proyek pembangunan Drainase yang dikerjakaan PT. Rajawali Balim Agung. Paket Sembilan belas senilai Rp. 7.936.970.000,- itu disinyalir tak sesuai spek dan kontrak yang ada. Sebab pembuatan brikes tidak pabrikasi dan hanya dibuat sendiri dilokasi proyek oleh kontraktor.
Tak hanya itu, penggunaan besi beton pada brikes dan semen diduga tak sesuai spek yang ada. Bahkan pembuatan beton brikes juga tidak ada takaran dan ketentuannya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan Jon salah seorang tukang yang ditemui AMT saat membuat brikes. Menurut Jon, brikes yang dibuat tidak ada takaran betonnya. Selaku tukang, dirinya hanya diperintahkan untuk membuat brikes tanpa ada tes beton. Begitu juga tentang semen yang digunakan adalah semen PCC, Jon juga mengaku sesuai dengan arahan kontraktor.
Lebih parahnya lagi, papan plang proyek yang terpasang juga menipu publik. Ini terlihat jelas dengan yang tercantum pada papan proyek yang seharusnya tertulis Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumbar, malah dibuat Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumbar.
Saat dikonfirmasikan pada Ir. Indra Yuliraf, Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumbar , dirinya sangat terkejut. Menurutnya, apa yang tertulis sangat menyalahi ketentuan sebab proyek tersebut bukan dibawah naungannya. Akan tetapi berada dibawah Satker PLP yang dikomandoi Muswirman.
“Itu sudah menyalahi betul, sebab mengapa ditulis proyek itu dibawah satker PKPAM. Tolong berikan photonya pada saya. Nanti saya akan coba tanyakan pada Satker PLP. Apakah ini tak sengaja atau ada maksud lain, saya gak tahu”, ujarnya.
Sementara itu, Muswirman slaku Kasatker PLP yang coba dikonfirmasi dikantornya selalu tak bisa ditemui. Menurut salah seorang stafnya, Muswirman jarang berada dikantor. *Ism/Pik
Sebelumnya nasib Kasatker PLP Sumbar ini terancam diujung tanduk. Pasalnya, Dewan LSM Bersatu Sumbar (DLB Sumbar) melayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terkait beberapa kegagalan proyek dibawah naungannya.
Surat bernomor 059/DLB-SB/IV-2013 tertanggal 18 April 2013 itu diterima Sekretaris Kementerian PU. Dalam suratnya, DLB meminta Menteri PU untuk mengkaji ulang pengangkatan Muswirman sebagai Kasatker.
Surat tersebut berdasarkan adanya beberapa proyek dibawah naungan Muswirman yang tak selesai. Salah satunya adalah Proyek Perkerjaan Pengolahan Limbah Permukiman Kawasan Purus.
DLB menilai kegagalan yang dilakukan Satker PLP Sumbar membuat proyek tidak tepat guna dan tak bisa dinikmati masyarakat yang bisa berdampak terhadap kerugian negara. Selain tak selesai, ada juga proyek yang menjadi monumen. Beberapa proyek yang menjadi monumen diantaranya adalah Proyek Pengolahan Limbah Pemukiman di Komplek Perumahan Ranah Minang Kota Padang dan di Kota Payakumbuh.
Berdasarkan hasil investigasi DLB pada Proyek Pengolahan Limbah Pemukiman Kawasan Purus Kota Padang terdapat keganjilan dan diduga tak sesuai kontrak pekerjaan. Proyek yang dikerjakan PT. Harry Putra Mandiri tersebut tak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ada ditahun 2012 lalu dan peker¬jaannya¬pun asal jadi.
Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana PT. Harry Putra Mandiri dan Muswirman selaku Kasatker PLP Sumbar selalu berusaha menu¬tupi dan memberikan keterangan palsu pada LSM dan wartawan. Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya nilai proyek.
Keganjilan lain, dari awal mulai pekerjaan ditahun 2011 tidak terlihat papan plang proyek dikawasan tersebut yang menginformasikan tentang nilai dan kontraktor pelaksana. Sedangkan dalam segi pekerjaan fisik terlihat asal jadi. Pemasangan brikes asal-asalan dan tanpa galian pada bagian bawah.
Selain itu, disela-sela brikes juga tidak diisi dengan coran. Hal ini tentu membuat rongga yang nantinya berdampak pada keta¬hanan brikes. Akibatnya brikes yang dipasang miring dan diperkirakan akan mudah roboh. Diba¬gian atas brikes tidak semuanya yang di pasang besi sebagai penahan dan dicor.
Kini, kebobrokan dan permainan juga diduga dilakukan pada proyek pembangunan Drainase yang dikerjakaan PT. Rajawali Balim Agung. Paket Sembilan belas senilai Rp. 7.936.970.000,- itu disinyalir tak sesuai spek dan kontrak yang ada. Sebab pembuatan brikes tidak pabrikasi dan hanya dibuat sendiri dilokasi proyek oleh kontraktor.
Tak hanya itu, penggunaan besi beton pada brikes dan semen diduga tak sesuai spek yang ada. Bahkan pembuatan beton brikes juga tidak ada takaran dan ketentuannya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan Jon salah seorang tukang yang ditemui AMT saat membuat brikes. Menurut Jon, brikes yang dibuat tidak ada takaran betonnya. Selaku tukang, dirinya hanya diperintahkan untuk membuat brikes tanpa ada tes beton. Begitu juga tentang semen yang digunakan adalah semen PCC, Jon juga mengaku sesuai dengan arahan kontraktor.
Lebih parahnya lagi, papan plang proyek yang terpasang juga menipu publik. Ini terlihat jelas dengan yang tercantum pada papan proyek yang seharusnya tertulis Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumbar, malah dibuat Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumbar.
Saat dikonfirmasikan pada Ir. Indra Yuliraf, Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumbar , dirinya sangat terkejut. Menurutnya, apa yang tertulis sangat menyalahi ketentuan sebab proyek tersebut bukan dibawah naungannya. Akan tetapi berada dibawah Satker PLP yang dikomandoi Muswirman.
“Itu sudah menyalahi betul, sebab mengapa ditulis proyek itu dibawah satker PKPAM. Tolong berikan photonya pada saya. Nanti saya akan coba tanyakan pada Satker PLP. Apakah ini tak sengaja atau ada maksud lain, saya gak tahu”, ujarnya.
Sementara itu, Muswirman slaku Kasatker PLP yang coba dikonfirmasi dikantornya selalu tak bisa ditemui. Menurut salah seorang stafnya, Muswirman jarang berada dikantor. *Ism/Pik