"Kita prihatin ada anak-anak yang akses menuju ke sekolahnya belum didukung infrastruktur memadai, maka diminta pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian khusus nagari-nagari terpencil tersebut," kata Irwan Prayitno seusai melakukan penijauan pameran foto tenang pendidikan oleh Komunitas Forografer Sumbar, Upacara Hardiknas tahun 2013 Tingkat Sumbar di halaman kantor gubernur, Kamis pagi (2/5).
Ia menjelaskan, bagaimana pun SD, SMP di daerah merupakan otoritas penuh bupati dan wali kota, maka harus menjadi perhatian terhadap sarana dan prasana yang ada. Apa yang dilihat dari foto dipamerkan itu memang refresentasi sekolah di Sumbar.
Namun, perlu diingat tidak menggambarkan secara keseluruhan karena jumlah sekolah tersebar pada 19 kabupaten dan kota ribuan banyaknya, artinya jika ada yang kondisi demikian hanya 0,00 persen dan jangan disimpulkan sekolah rusak semuanya.Jika ada jumlahnya seribu buruk/rusak, lalu diklaim sekolah rusak semuanya. Meskipun jumlah sedikit tetap menjadi perhatian. Kini sekolah yang rusak di Sumbar tak banyak lagi, hanya beberapa yang terkena dampak gempa pada 2009," katanya.
Bangunan sekolah yang rusak kategori ringan karena yang rusak sedang dan berat banyak dibantu oleh pihak ketiga, baik masyarakat atau luar negeri. Sedangkan yang rusak ringan tidak dibantu pihak ketiga tetapi melalui DAK pendidikan yang sebagiannya sudah ditangani.
Irwan Prayitno, mengatakan, berkaitan dengan akses jalan ke salah dusun di Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan yang membuat pelajar harus menyeberang sungai, hal itu disebabkan bukan semata karena ketiadaan infrastruktur saja.
Sebab, keterangan bupati Pesisir Selatan bahwa pelajar sudah punya rumah keluarga yang dekat aksesnya ke sekolah, artinya tidak setiap hari siswa menyeberang sungai, hanya ketika Sabtu-Minggu pulang ke tempat orang tua di seberang sungai tersebut.Sebelumnya perkampungan yang ditempati beberapa kepala keluarga tersebut belum jadi permukiman, karenanya tak termasuk yang prioritas dalam pembangunan infrastruktur akses jalan dan jembatan ke sana.
Ia mengatakan, berbicara obyektif jumlah penduduknya di satu permukiman jumlahnya mencapai ribuan jiwa tetapi infrastruktur jalan dan jembatan tidak dibangunkan, tentu pantas pemerintah daerah disalahkan.Namun, kalau hanya satu dua akses ke sarana pendidikan yang bermasalah dihancurkan semuanya tentu tidak adil.
Gubernur menegaskan, upaya untuk membuat infrastruktur jalan dan jembatan ke daerah yang jadi sorotan awal tahun itu, sebelum ada pemberitaan media massa telah dilakukan perencanaannya, buktinya sudah dianggarkan melalui APBD provinsi 2012.
Cuman saja masalahnya jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena provinsi tak boleh membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka harus dilengkapi beberapa administrasi sesuai arahan BPK, seperti surat ketidakmampuan atau keterbatasan anggaran dari Pemkab Pesisir Selatan.
Pembangunan jembatan ke perkampungan itu belum menjadi prioritas bagi Pemkab setempat, karena terdapat sekitar 40 nagari di Pesisir Selatan yang masih tertinggal, bahkan lebih parah lagi aksesnya ke sana," ujarnya. Zardi