Nn, Bukittinggi -- Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang sedang kita jalankan . Dari jumlah total penduduk Indonesia tahun 2011 sebanyak 240 juta penduduk, 49,9% terdiri dari perempuan dan sebanyak 29,9% anak-anak, ini merupakan sebuah potensi dan peluang besar bagi bangsa indonesia di dalam proses pembangunan bangsa. Kita harus bisa memaksimalkan potensi tersebut, seperti dengan cara memberikan hak yang sama , kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama di dalam proses pembangunan, juga dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut tanpa diskriminasi.
Ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan KB, Linda Amalia Sari Gumelar ketika membuka Rakor daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluraga Berencana Provinsi Sumatera Barat, di gedung Tri Arga Bukittinggi. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim, Anggota DPRD Prov. Sumbar, seluruh Bupati/Wako se-Sumatera Barat dan yang mewakili.
Ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan KB, Linda Amalia Sari Gumelar ketika membuka Rakor daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluraga Berencana Provinsi Sumatera Barat, di gedung Tri Arga Bukittinggi. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim, Anggota DPRD Prov. Sumbar, seluruh Bupati/Wako se-Sumatera Barat dan yang mewakili.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan KB, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan kita tentunya sepakat, bahwa tujuan dari pembangunan yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran, salah satu strategi pembangunan yang perlu digunakan adalah melalui startegi Pengarusutamaan Gender (PUG), ini masuk dalam RPJMN 2010-2014. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa PUG adalah itu sendiri adalah suatu strategi atau pendekatan yang mengintegrasi permaslahan, kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh bidang pembangunan. Hal ini yang belum bisa dipahami dengan benar oleh masyarakat dan stakeholders di pemerintahan. Penerapan startegi PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat indonesia. baik laki-laki maupun perempuan.
Lebih lanjut Linda menyampaikan untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa Komponen yang harus kita penuhi, anatara lain, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, adanya kebijkana yang mendukung pelaksanaan PUG, adanya kelembagaan yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tersedianya data terpilah , temasuk terpilah menurut jenis kelamin, tersedianya SDM yang mampu dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kemudian adanya peran serta masyarakat yang mendukung pelaksanaan PUG.
Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim , pemahaman mengenai PUG yang masih belum merata di tengah-tenngah masyarakat kita maupun stakeholders pemerintahan. dan yang paling utama adalah pemahaman dari pemerintah sendiri. Kita bisa lihat sekarang pemahaman mengenai PUG tersebut hanya mengenai gender, padahal bukan hanya mengenai gender saja, namun pemerataan hak dan kesemptan dalam proses pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana mau mendistribusikan pengertian dan pentingnya PUG kepada masyrakat jika pemerintah sendiri belum betul-betul memhami arti penting dari PUG tersebut. Kemudian melihat kearifan lokal kita dimana sangat menjunjung tinggi peran Wanita (Bundo Kanduang) di tengah-tengah masyrakat, harusnya bisa kita memaksimalkan hal ini dalam meningkatkan perwujudan program-program PUG ini.
Pada Kesempatan tersebut juga digelar MoU kesepakatan antara Pemerintah provinsi dengan Kab/Kota dalam rangkan peningkatan pembangunan `pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di sumatera barat. Zardi
Lebih lanjut Linda menyampaikan untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa Komponen yang harus kita penuhi, anatara lain, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, adanya kebijkana yang mendukung pelaksanaan PUG, adanya kelembagaan yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tersedianya data terpilah , temasuk terpilah menurut jenis kelamin, tersedianya SDM yang mampu dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kemudian adanya peran serta masyarakat yang mendukung pelaksanaan PUG.
Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim , pemahaman mengenai PUG yang masih belum merata di tengah-tenngah masyarakat kita maupun stakeholders pemerintahan. dan yang paling utama adalah pemahaman dari pemerintah sendiri. Kita bisa lihat sekarang pemahaman mengenai PUG tersebut hanya mengenai gender, padahal bukan hanya mengenai gender saja, namun pemerataan hak dan kesemptan dalam proses pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana mau mendistribusikan pengertian dan pentingnya PUG kepada masyrakat jika pemerintah sendiri belum betul-betul memhami arti penting dari PUG tersebut. Kemudian melihat kearifan lokal kita dimana sangat menjunjung tinggi peran Wanita (Bundo Kanduang) di tengah-tengah masyrakat, harusnya bisa kita memaksimalkan hal ini dalam meningkatkan perwujudan program-program PUG ini.
Pada Kesempatan tersebut juga digelar MoU kesepakatan antara Pemerintah provinsi dengan Kab/Kota dalam rangkan peningkatan pembangunan `pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di sumatera barat. Zardi