Nn, Padang -- Ada persoalan dilapangan ketidaksiapan seseorang , saat memasuki lapangan kerja, tamat SLTA belum memiliki kompetensi yang cukup dalam kebutuhan tenaga kerja, untuk kuliah biaya tinggi, sehingga memunculkan pengangguran baru. Sementara dalam pengiriman tenaga kerja, kita masih dalam menciptakan tenaga kerja bersifat buruh, belum banyak yang tenaga kerja kita yang profesional.
Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Nakertrans Syofyan,SH ketika memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pelatihan Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tahun 2012, di Padang. Hadir dalam kesempatan tersebut, utusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dirjen Pembinaan Pelatihan RI, Pejabat struktural dilingkungan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat.
Lebih jauh Syofyan menyampaikan, dalam menyikapi kondisi ini merupakan tanggungjawab masing-masing sektor pembangunan, sesuai dengan tupoksi dan fungsi dinas dalam membuat regulasi penekanan angka pengangguran tersebut.
Contoh soal tentang laju pertumbuhan lahan pertanian, dimana di Sumatera Barat ada pertumbuhan 43 persen ada pada sektor tenaga kerja pertanian. Adanya program penambahan cetak sawah baru merupakan salah satu jawaban yang tepat dalam mengatasi pengangguran tenaga kerja sektor pertanian tersebut.
Walaupun kita tidak bisa menutup mata adanya kesenggajaan, menjadikan lahan-lahan subur menjadi kategori tidak subur untuk pembangunan sektor perumahan. Sesungguhnya ini kurang baik karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur, yang harus diperhatikan oleh semua pihak, ujarnya.
Syofyan juga menyampaikan, persoalan TKI kita yang masih sebatas tenaga kerja buruh, ini menandakan kelemahan kita bersama. Untuk itu kedepan kita perlu melakukan berbagai terobosan besar dalam menciptakan jumlah tenaga kerja yang profesional secara baik, sehingga nantinya juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Oleh karena itu penguatan produktifitas tenaga kerja, menjadi salah satu prioritas dalam membangun iklim usaha, baik untuk dalam negeri maupun untuk TKI yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Menjawab kondisi ini, kita perlu pertama melakukan perencanaan tenaga kerja dimasing-masing sektor pembangunan, kedua adanya standar kompetensi , jumlah penyerapan tenaga kerja oleh masing-masing sektor pembangunan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan menentukan kemana harus menentukan usaha/perkerjaan.
Ketiga kondisi perekonomian Sumatera Barat yang terdiri dari UKM-UKM, tentunya program pelatihan berwiraswasta secara profesional akan menjadi perhatian bagi setiap masyarakat maupun pemerintah daerah. Keempat persoalan masih banyak masyarakat belum memahami Hak dalam menentukan dimana dia bekerja yang cocok baik untuk luar negeri maunpun bekerja di dalam negeri.
Guna memahami itu, sebagai anggota masyarakat kita harus punya kontribusi pada daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dari baik menjadi lebih baik, harapnya. Peserta pelatihan ini terdiri dari kader pendamping KP2KW yang dimiliki UPTD Badan Pembinaan Pelatihan Daerah (BPPD). Zardi
Post a Comment