Beasiswa S2 Komunikasi Untuk Peningkatan SDM PNS

Nn, Padang -- Kita menyambut gembira program beasiswa pendidikan S2 Pasca Sarjana Komunikasi bagi calon pejabat pengelola informasi daerah PNS yang dilakukan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Ini tentu akan mampu mendorong peningkatan pengelolaan informasi daerah, oleh kemampuan SDM yang handal dan profesional nantinya.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Korwil Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ( ISKI) Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, (21/3). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi RI, Rektor Unand, Ketua ISKI Pusat dan Ketua ISKI Korwil Sumatera Barat serta para mahasiswa Komunikasi Unand.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, dalam upaya peningkatan SDM pengelolaan informasi di Sumatera Barat diharapkan Kementrian Komunikasi dapat melebihkanm jatah bea siswa dari 20 menjadi 30 orang, hal ini berkaitan dengan kondisi pelayanan informasi dan komunikasi daerah belum berkerja seperti yang diamanahkan UU no 14 tahun 20008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama ini kita belum memberikan peluang yang baik bagi tamatan sarjana komunikasi dalam rekrument penerimaan CPNS, kedepan kita akan upayakan ini menjadi perhatian pemprov Sumbar untuk menerima tamatan sarjana komunikasi pada tahun-tahun mendatang.

Dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, kita amat memerlukan pengembangan pemanfaatan IT dalam pelayanan informasi daerah. Kedepan kita akan mendorong Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah ( PPID) agar memberikan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan pelayanan informasi pemerintah untuk memenuhi hak informasi publik, harapnya.

Irwan Prayitno juga menyinggung persoalan kualitas SDM PNS, dimana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyatakan baru 5 persen PNS yang mememiliki kualitas, sementara di Sumbar PNS baru 30 persen yang memiliki kualitas kemampuan yang memadai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.  Kenyataan ini merupakan hasil dari penilaian kompetensi, kinerja dan hasil kerja PNS selama ini.

Kondisi yang terjadi saat ini, merupakan efek rekrutment PNS masa lalu, yang kurang teruji dengan baik oleh karena itu untuk kedepan kita akan terus perhatian serius terhadap rekrument PNS dan bagaimana upaya pengembangan dan pembinaan PNS yang lebih baik. Saat ini langkah-langkah dan cara peningkatan SDM PNS kita lakukan dengan pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis dan lain-lain. Mudah-mudah hasil keseriusan cara seleksi rekrutmen pemprov Sumbar dalam 7 tahun terakhir ini, dapat menunjukan hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Barat pada 20 tahun kedepan, dimana orang yang terpilih telah mencapai jabatan eselon III dan II, ujarnya.

Irwan juga mengapresiasi program bea siswa pendidikan Pasca Sarjana S2 Menkominfo dalam pengembangan SDM dalam bidang komunikasi ini, tentu akan berdampak pula dalam peningkatan SDM PNS bidang kehumasan dan pengelolaan informasi tehnologi di Sumatera Barat dapat meningkat dimasa-masa mendatang.

Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan SDM, Aizirman Djusan,Msc.Ecom dalam kesempatan tersebut menyampaikan, menyambut baik momerendum beasiswa Pasca Sarjana antara Pemprov Sumbar dengan Perguruan Tinggi Unand. Oleh karena itu, kominfo akan menambah jatah beasiswa dari 20 orang menjadi 30 orang, jika dana masih bersisa kita akan prioritaskan untuk ditambah lagi.

Hal ini memungkinkan, karena saat PNS yang telah menyatakan ikut seleksi telah mencapai 150 orang dengan dua program study Kehumasan Daerah dan komunikasi Informati Tehnologi. Besok kita akan mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa pasca sarjana S2 program komunikasi beasiswa di Pengeran Beach Padang.

Kedepan kita amat mengharapkan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah mampu memberikan layanan yang terbaik dalam memenuhi hak informasi Publik dan sebaliknya semua itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakannya secara baik. Kerena dalam pelaksanaan Good Governance kita perlu memahami prinsip-prinsip, tranparansi, akutabilitas, partisipatif dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan informasi daerah yang lebih dekat dengan (Website), mesti menjadi prioritas yang penting dalam menjaga hak kepentingan publik. Banyak hal yang dapat dikembangkan dalam memanfaatkan IT ini, setiap pemerintah mesti serius membenahi sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sehingga masyarakat akan begitu mudah mendapat informasi untuk kebutuhannya, himbaunya. Zardi