Nn, Padang -- Rancangan pembangunan di Kota Padang tidak lagi untuk jangka waktu 50 atau 100 tahun ke depan, akan tetapi pembangunan musti memikirkan untuk 1000 tahun ke depan.
Pembangunan merupakan proses berkelanjutan, yang memerlukan master plan dengan tata ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan, sehingga bongkar pasang dalam pembangunan tidak terjadi lagi.
Untuk mewujudkan hal itu, kesungguhan semua pihak dalam menyusun secara bersama master plan Kota Padang ke depan sangat diperlukan, dengan mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah dengan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat, alhasil Tuah Sakato benar-benar akan berwujud.
Hal tersebut ditegaskan Mendagri DR. (Ch) Gamawan Fauzi, SH, MM pada acara pemancangan Pusat Pemerintahan Kota Padang di TRB Aie Pacah, beberapa waktu lalu. Didampingi Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M.Si, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah , SP, Sekda Sumbar Ali Asmar, Wakil Ketua DPRD Sumbar Asli Khaidir, Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, Muspida, Mantan Walikota Padang Hasan Basri Durin, Syahrul Ujud, dan Zuiyen Rais.
Mendagri juga mengapresiasi pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke TRB Aia Pacah, setelah pusat perkantoran Pemko Padang di Jl M.Yamin hancur karena gempa 2009 lalu, sehingga pengembangan pembangunan di Kota Padang mulai merata dan terus berkembang.
“Dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman semua stakeholder di Kota Padang tentang pemindahan Pusat Pemerintahan ini, dengan master plan yang mengedepankan prinsip-prinsip tigo tungku sajarangan, berarti kita telah memegang teguh makna dari tuah sakato itu sendiri”, tegas Mendagri.
Pada kesempatan tersebut Fauzi Bahar mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat serta masukan dan arahan semua pihak dalam pembangunan Kota Padang ke depannya, terutama bagi para mantan Walikota Padang yang selalu berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Padang.
“Kita telah memulai sejarah baru, dan kita semua adalah pelakunya. Bersama-sama kita akan wujudkan Kota Padang sebagai Kota metropolitan yang relegius, aman dan sejahtera”, ujar Walikota.
Acara tersebut juga dihadiri Pemuka Masyarakat Kota Padang, Sekda Propinsi Sumbar Muspida Kota Padang, Muspida Propinsi Sumbar, Pimpinan SKPD Pemko Padang, PNS Pemko Padang, LSM dan masyarakat, Pemuka Adat, Ninik Mamak, Alim Ulama.
Untuk tahap pertama pembangunannya telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang Tahun 2011 sebesar Rp10 miliar dengan sistem multi yers (tahun jamak), tahun 2012 direncanakan pula Rp90 miliar, dan untuk tiga tahun berikutnya juga dianggarkan dalam APBD Kota Padang, serta tetap diupayakan tambahan dari dana APBN.
Ketiga bangunan tersebut berlokasi pada posisi sentral dalam Master Plan pusat perkantoran Pemerintah Kota Padang sebagai perlambang prinsip tata kelola masyarakat Sumatera Barat yaitu “Tigo Tungku Sajarangan” di mana Walikota sebagai cerdik pandai yang melaksanakan pemerintahan, DPRD mewakili masyarakat dan Masjid mewakili Ulama bersatu untuk menyelesaikan permasalahan dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan kemasyarakatan.
Sebelumnya Bappeda Kota Padang telah mensosialisasikan Hasil Penyusunan D.E.D Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang baru-baru ini di Hotel Mercure Padang yang diikuti oleh unsur Perguruan Tinggi, Media Massa, Ormas, berbagai komponen masyarakat, dan unsur SKPD Pemko Padang, ungkap Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar.
Penyusunan perencanan detail (DED) Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang, dengan arsitektur bangunan Balaikota, dan Kantor DPRD mencoba mentransformasikan filosofi Minangkabau melalui tampilan atap dan ornamen bangunan, dengan penempatan masing-masing berada pada sudut segi tiga yang membentuk desain monumental yang menggambarkan peran penting gedung sebagai Pusat Pemerintah Kota Padang. Dan yang tak kalah pentingnya, bangunan itu juga menggunakan konsep bangunan hijau (green building).
“Tujuan umum dari konsep tersebut adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan dari lingkungan yang pada kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi limbah, polusi dan degradasi, yang ke depannya diharapkan dapat menjadi contoh untuk bangunan-bangunan lainnya yang akan dibangun, khusus bangunan pemerintah”.
Rancangan bangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang juga dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tempat pertemuan dan komunikasi warga dengan eksekutif kota (City Hall), Kolam Tandon, area jalur akses kendaraan, area plaza, parkir, yang dibagi menjadi beberapa zona.
Dengan berbagai konsep disain yang berpihak kepada lingkungan dan hemat energi, Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan yang berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi pionir pembangunan yang ramah lingkungan.
Menurut Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Aia Pacah akan menciptakan kawasan pertumbuhan yang baru ke arah timur dan utara, sekaligus mengurangi tekanan dan kepadatan di kawasan pusat kota lama. Dengan demikian maka akan tercipta keseimbangan pembangunan wilayah, sebagaimana yang digariskan di dalam rencana tata ruang wilayah Kota Padang.
“Total biaya pembangunan ketiga bangunan tersebut Rp 241.972.000.000, dengan rincian Kantor Walikota menggunakan biaya sebesar Rp 106.190.000.000, Kantor DPRD Rp. 91.208.000.000, Masjid Rp. 44.547.000.000. Pembangunan diharapkan dapat selesai dalam tiga tahun anggaran dengan dana dari APBD”, ujar Kabid Humas Richard menjelaskan kepada pers. Rcd/rel
Post a Comment