Nn, Padang -- Kesepakatan pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV Kota Padang, akhirnya ditandatangani Pemko Padang (Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si), dengan Komnas HAM Pusat, dua anggota DPR- RI masing- masing Nudirman Munir dan Taslim, Persatuan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumbar (PBHI), 12 perwakilan pedagang, di Kantor Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) sore tadi.
Hadir pada kesempatan itu Sekda Padang Ir. H. Emzalmi, M. Si, Kepala Inspektorat Drs. Nasir Achmad, Ketua Komnas HAM Pusat, Kepala Dinas Pasar Ir. Asnel dan Kabag Hukum Andri Yulika, SH, MH, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos kepada pers.
Pada kesempatan itu Walikota Padang memperlihatkan rasa gembira dan puas, karena rencana yang disusun sejak dua tahun lalu dapat direalisasikan.
Dengan demikian dana bantuan pemerintah pusat melalui anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahap pertama sebesar Rp64,5 miliar dapat dilaksanakan November 2011 ini dengan sistem multi years, dan diharapkan untuk tahap- tahap berikutnya berkisar Rp136 miliar lagi dapat pula disetujui oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2012 mendatang. Pembangunan pasar itu akan menghabiskan waktu sekitar 15 bulan.
Butir - butir kesepakatan yang ditandatangani di Jakarta sama yang dituangkan pada pertemuan Jumat malam (4/11), di Padang antara Pemko Padang, PHBI dan pedagang, ujar Kadis Pasar Padang Asnel. Yaitu dengan sistem pembayaran retribusi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik pedagang maupun Pemko.
Sementara itu, Walikota Padang melalui Kabid Humas Richardi Akbar turut menjelaskan bahwa dalam kesepakatan itu ada satu penambahan point, yaitu Pemko Padang mengharapkan penghimpunan zakat para pedagang melalui BAZDA Kota Padang dalam rangka ikut berperan mengentaskan kemiskinan di Kota Padang.
Memang, kebijakan merefitalisasi pasar raya dan pasar satelit telah diplanning sejak dua tahun lalu, antara lain mengindentifikasi pedagang yang berusaha di pasar raya (Pasar Inpres I, II, III dan IV), mengikutkan mereka dalam perencanaan pembangunan kembali dan mendapat jaminan penempatan kembali lokasi yang dibangun baru.
Mengupayakan pembiayaan pembangunan baru pasar raya dengan sumber pendanaan dari pedagang, pemerintah dan sumber pendanaan masyarakat lainnya, sehingga harga ruang menjadi terjangkau bagi kelanjutan bisnis pedagang yang ada.
Menyiapkan format untuk mensinergiskan kegiatan perdagangan antara pelaku pasar yang besar, menengah dan kecil. Merehabilitasi dan mengembangkan pasar raya menjadi pasar rakyat yang modern. Membangun dan mengembangkan pasar- pasar satelit yang dilengkapi dengan terminal angkutan dalam kota (Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung). Dan antar kota (Lubuk Begalung, dan Lubuk Buaya) untuk mengurangi kepadatan pasar raya dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, serta memfasilitasi pedagang pasar raya yang ingin merelokasi usahanya ke pasar satelit terdekat dengan tempat tinggalnya.
Jadi tergambar dengan jelas bahwa keseriusan Pemko Padang membenahi pasar yang lebih refresentatif sudah sejak lama (dua tahun lalu). Menurut data terakhir ada sekitar 2.524 pedagang pasar raya Padang, baik yang berada di Inpres I, II, III, IV maupun pertokoan Pasar Baru, ujar Kabid Humas Richard. Rcd/rel
Post a Comment