Pertemuan Komisi I DPR RI Bersama BUMN Sumbar

Nn, Padang -- Komisi I DPR RI pertemuan dengan mitra kerja atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat berlangsung di Auditorium gubernuran Sumbar, Selasa (11/4).

Hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Sumbar diwakili Asisten I Setdaprov, Asnol Amri, instansi dan lembaga informasi publik, pos dan telekomunikasi di Sumbar dan Pimpiman rombongan Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE.MM bersama rombongan anggota Komisi I.

Pimpinan rombongan Kunker Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin dalam sambutan singkatnya mengatakan, Kunker Komisi I DPR selama 2 hari kerja bertujuan untuk melihat perkembangan mitra dalam bidang pertahanan keamanan, hukum, komunikasi dan informatikadi wilayah kerja Sumbar. Kunker ini, merupakan menjalankan fungsi DPR untuk melihat, mengawasi perkembangan dan kendala yang dihadapi mitra kerja di wilayah Sumbar.

Sedangkan mitra kerja yang hadir dalam pertemuan Selasa siang itu, Kepala TVRI Padang, Affendi Moussa, Pimpinan RRI Padang, Sudiman Bonavarte, Wakil Dirut PT Pos Indonesia, Sukatmo Padmosukarso, Kepala Perum ANTARA Sumbar, Herman Nasir, serta Telkom wilayah Sumbar.

Kesempatan itu, juga hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumbar, serta jajaran instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing mitra kerja (BUMN) yang berkaitan dengan penyiaran dan pelayanan publik, jaringan telekomunikasi mempresentasikan perkembangan kerja di dalam forum itu.

Pemaparan pertama disampaikan Kepala TVRI Padang, Affendi Moussa, dilanjutkan Kepala RRI Padang, Sudiman Bonavarte. Berikutnya, Kepala Devisi II PT. Pos Sumbar, Riau dan Kepri, Bambang Irian. Kemudian pemaparan dari Pimpinan PT Telkom wilayah Sumbar, dan terakhir Kepala Perum ANTARA Sumbar. Pertemuan dilanjutkan dengan dialog dengan rombongan anggota Komisi I DPR RI.

Tubagus Hasanuddin dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan segala bahan masuk dalam meningkatkan kualitas informasi dan kegiatan lain agar diserahkan kepada kami utnuk kita bahas secara nasional di Jakarta. Kita juga harus menyadari bahwa tradisi budaya daerah merupakan aset yang berharga dalam rangka menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kita dan pemerintah pusat mestinya ikut memberikan perhatian sepenuhnya dalam meningkatkan pengembangan kegiatan informasi dan komunikasi di daerah-daerah, khususnya di Sumbar ini, ujarnya. Zardi