Dalam program tentu kita punya strategi bagaimana kita ikut dalam program nasional agar kegiatan yang ada di provinsi dapat sinergis, sehingga dana APBN dapat mengalir ke daerah kita, ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, ketika membuka Musrenbang Provinsi Sumbar tahun 2011 di Pengeran Beach Padang kemarin.
Hadir dalam acara itu, Kementrian Dalam Negeri yang diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Marwan Efendi, Staf ahli Bidang Kelembangan Bappenas Dida Heryadi Salya, Bupati/Wako se Sumbar, Ketua Bappeda Sumbar, Rahmat Syahni, Pimpinan SKPD, Kepala Bappeda se Sumbar, instasni vertikal, Ketua Komisi DPRD Sumbar.
Disampaikan Irwan, APBD Sumatera Barat sangat terbatas sekali dan ada bahkan dana yang ada di masing masing SKPD sangat minim, dan untuk itu kita perlu strategi dan kreatif dalam menarik investor, memanfaatkan orang rantau atau pihak lainnya. Program yang ada di APBD benar benar tutup point, terarah biar sedikit tapi program kita tepat sasaran. Dengan hal itu yang perlu kita perhatikan adalah untuk tahun 2012 ini pembangunan sektor pertanian merupakan sektor yang paling prioritas, dengan artian bukan mengabaikan yang lainnya.
Beruntung sekali Pemerintah Sumatera Barat yang telah dapat berkerja sama dengan beberapa BUMN ini merupakan apresiasi yang berharga sekali, ini bahkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun daerah. terangnya, Irwan
Marwan Efendi menyampaikan, perencanaan yang dibuat oleh masing masing Kab/Kota baik Propinsi harus selaras sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Dengan adanya kerja sama dalam pembangunan ini dapat mempersatukan daerah itu sendiri, sehinga NKRI tetap utuh. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah tentu perlu langkah-langkah antara lain, pertama, menerapkan Permendagri nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8/2008 dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Kedua, Menerapkan system pelayanan infromasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan menyelesaikan pembentukan unit kerja pelayanan terpadu satu pintu di seluruh Kab/Kota dan provinsi.
Ketiga, membatalkan peraturan daerah yang bermasalah, Keempat, Mengkonsolidasikan kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap. Kelima Penataan ruang secara terpadu dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya kehutanan, perikanan, kelautan, dan pertambangan untuk mencegah kerusakan dan lain lain.
Ikut memberikan sambutan, Dida Heryadi Salya, diungkapkannya beberapa sasaran pembangunan yang harus kita perhatikan yaitu pertama, rata rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3-6,8 persen/tahun, yang kita harapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 persen./tahun, kedua, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4-6 persen/tahun, ketiga, tingkat pengganguran dapat diturunkan menjadi 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan keempat, tingkat kemisikinan dapat ditekan menjadi 8-10 persen pada akhir tahun 2014.
Adapun sasaran pembangunan per wilayah provinsi, diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Nusa Tengara, Maluku, dan Papua, dengan tetap mempertahankan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera. Zardi
Post a Comment